Unit PLN Bacan Patok Biaya Pasang Meteran Baru Tidak Wajar

  • Bagikan
Kantor Unit PLN Bacan. (Foto: Bud/KabarMalut)

LABUHA – Biaya pemasangan baru meteran listrik yang dikenakan pihak Unit PLN Bacan bisa dibilang tidak sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan. Hal ini terbukti ketika salah satu warga Desa Tembal Kecamatan Bacan Selatan memasang meteran di rumahnya  dengan daya 1300 watt.

Biaya yang dikenakan pihak Unit PLN Labuha senilai Rp 1.950.000, sementara menurut data real yang didapat dari situs resmi rumah.com, biaya sesungguhnya tidak mencapai nominal tersebut. Biaya penyambungan baru hanya dikenakan Rp 1.218.000 namun belum termasuk voucher perdana. Artinya, sampai sejauh ini tarif yang dikenakan untuk pemasangan masih sebesar Rp1.268.000 (asumsi beli pulsa listrik Rp 50.000).

“Administrasinya sudah saya masukan, saya pasang daya 1300 biayanya Rp 1.950.000. Begitu juga nota pembayaran juga belum diberikan karena masih ada administrasi lain yang masih disiapkan pihak PLN,” tutur warga Tembal tersebut yang namanya enggan dipublikasikan kepada KabarMalut, Senin (19/11/2018).

Kepala Unit PLN Bacan, M Wardana ketika dikonfirmasi melalui via telepon seluler mengatakan, pegawai yang menerima pembayaran pemasangan yang ditemui warga tersebut tidak mengetahui pasti harga pemasangan meteran baru. Wardana mengarahkan warga tersebut bertemu dengan operator administrasi atas nama Sitra.

“Dia tidak tahu biaya pasang meteran baru. Datang langsung ke ibu Sitra saja,” ucap M. Wardana sembari meminta maaf atas kejadian itu.

Menenggapi hal ini, Devisi Hukum dan Investigasi LSM-PEKAMU, Julkifli L Ali menegaskan, biaya pemasangan meteran yang tidak wajar dilakukan pihak Unit PLN Bacan itu dapat dikatagorikan pumungutan liar (Pungli). Oleh karena itu dirinya meminta kepada pihak penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Halmahera Selatan (Halsel) atau Kejaksaan Negeri (Kejari) memeriksa Kepala Unit PLN Bacan. Bahkan, dirinya menduga praktek ini sudah berlangsung lama, hanya saja tidak diketahui oleh masyarakat.

“Sudah tentu banyak masyarakat yang mengalami hal seperti ini. Jadi saya minta pihak penegak hukum segera ambil langkah,” tutup alumni pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Jayabaya ini. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut