Sekda Halsel Tegaskan Tidak Ada Jatah Anggota DPRD Dalam Pokir

  • Bagikan
Sekda Halsel, Helmi Surya Botutihe (Foto: Bud/KabarMalut)

LABUHA – Anggaran aspirasi atau Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) tahun 2019 nilainya cukup fantastik yakni Rp 30 miliar atau masing-masing anggota Rp 1 miliar. Anggaran tersebut bakal dikelolah secara langsung oleh SKPD teknis terkait.

Sekda Halsel, Helmi Surya Botutihe menuturkan, anggaran Pokir tidak ada jatah bagi anggota DPRD, anggaran tersebur merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD pada saat agenda Reses. Namum dalam pengelolaannya anggaran aspirasi itu diserahkan kepada masing-masing dinas dan badan melalui proses lelang secara terbuka.

“Jangan sampai keliru pemahaman tentang pokok pikiran atau dikenal aspirasi DPRD. Sebetulnya begini, pada saat kita penyusunan APBD itu dengan E-Planning tentunyakan kita melakukan kegiatan Musrembang,” tutur Surya ketika ditemui di ruang kerjanya, Rabu (23/1/2019).

Sekda menambahkan, Musrembang itu mulai dari desa, kecamatan yang berdasarkan aspirasi dari bawah. Tentunya juga dalam hal ini DPRD memiliki aspirasi karena itu tugas DPRD menyerap aspirasi masyarakat, mengagregasikannya kemudian menyampaikan tentang kebutuhan masyarakat.

“Masukan-masukan dari DPRD pada saat mereka melakukan Reses mereka pasti mendapatkan masukan-masukan terkait kebutuhan masyarakat. Dari masyarakat itulah kemudian disampaikan kepada kita melengkapi apa yg menjadi Forum Musrembang Desa dan Kecamatan kemudian kami akomudir,” jelasnya.

Menurutnya, anggaran Pokir  atau aspirasi itu, jangan diasumsikan sebagai kegiatan milik DPRD atau keinginan DPRD.

“Kita juga biasa melihat dan menguji juga, apakah ini butul-betul kebutuhan masyarakat atau tidak. Biasanya dinas badan menguji juga,” ujar Sekda.

Lanjut Sekda, saat ini masih tahap perencanaan, kemudian dimasukan dalam E-Planning dan dibahas. Dalam aspirasi itu pihaknya melihat kegiatan apa yang menjadi prioritas, kemudian dimasukan di masing-masing dinas terkait.

“Ada yang masuk di dinas mana begitu. Kalau jalan di PUPR, sekolah di Dinas Pendidikan dan air bersih di Dinas Perkim seperti itu,” ungkap Sekda.

Lebijlh lanjut kata Sekda, E-Planning itu semua kegiat tercampur didalamnya, ada kegiatan yang berasal dari Musrembang Desa, Kecamatan dan aspirasi DPRD. Setelah itu, jadilah KUA-PPS, RKA sampai pada APBD.

“Jika sudah sampai masuk di E-Planning sudah tidak ada istilah ini punya DPRD. Itu sudah menjadi kewajiban bagi SKPD untuk melaksanakannya,” ucap Sekda.

Terkait pengelolaan seluruh kegiatan yang masuk dalam E-Planning, semua diserahkan kepada dinas teknis.

“Dalam pekerjaannya dinas badan yang kelola melalui lelang secara terbuka. Bahkan sekarang ini, biasanya lelang itu diatas Rp 200.000.000, sekarang dibawa dari itu juga dilaporkan. Artinya kepala dinas tidak bisa sembunyi-sembunyi tidak bisa tetap dilaporan dan itu transparan. Kalau kita buka itu namanya Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) jadi proyek-proyek mana saja yang diadakan itu terbuka untuk umum,” tegas Sekda.

Disentil terkait jumlah anggaran pokok pikiran atau aspirasi DPRD, dirinya mengaku tidak mengetahui pasti nominalnya. Sebab seluruh kegiatan yang dihasilkan melalui Musrembang Desa dan Kecamatan bahkan aspirasi DPRD dikelola melalui dinas teknis.

“Jadi tidak ada jatahnya dewan,” pungkas Sekda. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut