Komisi I Nilai Pernyataan Kepala DPMPD Halbar Bernuansa Wacana

Redaksi
Ketua Komisi I DPRD Halbar, Djufri Muhammad (Foto: Surahman/KabarMalut)

JAILOLO – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) menilai pernyataan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Halbar Asnat Sowo tentang pencairan Dana Desa (DD) tidak lagi membutuhkan rekomendasi dari DPMPD, bernuansa wacana.

“Pernyataan Kadis DPMPD di saat pelaksanaan Musrenbang itu adalah sebatas pernyataan bernuansa wacana, soalnya sampai saat ini regulasi terbaru menyangkut Juknis penggunaan Dana Desa tahun 2019 belum terbit. Olehnya itu, mekanisme pencairan DD masih seperti yang digunakan tahun 2018 lalu, nah pada posisi ini masih ada tahapan verifikasi serta rekomendasi yang harus dilakukan oleh instansi teknis dalam hal ini DPMPD Halbar,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Halbar, Djufri Muhammad kepada KabarMalut, Selasa (19/2/2019).

Menurutnya, masih digunakan regulasi tahun sebelumnya maka tahapan pencairan DD masih tetap tiga tahap, yakni tahap pertama 20 persen  prosesnya sejak Januari sampai dengan April 2019, tahap kedua 40 persen serta tahap ketiga 40 persen.

“Bagi Komisi I verifikasi serta rekomendasi dari instansi itu penting, demi mensterilkan APBDes yang telah ditetapkan oleh Pemdes dan BPD. Sehingga setiap program dan kegiatan selain tidak menyalahi ketentuan, juga harus konek dengan tahapan perencanaan, karena masih bersifat pernyataan yang wacana,” tutur pria yang biasa disapa Upi ini.

Sebelumnya Kepala DPMPD Halbar, Asnat Sowo mengaku pencairan DD tahun 2019 tidak lagi membutuhkan adanya rekomendasi dari DPMPD, Pemdes bisa secara langsung mencairkan anggaran di bank.

“Sekarang kalau Kepala Desa mau kasih cair Dana Desa langsung ke bank,” kata Asnat. (Ajo)

Hak Cipta KabarMalut