GMAKI Desak Kejati Periksa Wagub Malut

  • Bagikan
GMAKI Malut saat aksi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara (Foto: Yasim/KabarMalut)

TERNATE – Puluhan Mahasiswa dan Pemuda yang  tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi Indonesia (GMAKI) Provinsi Maluku Utara (Malut) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut mendesak Kejari segera Wakil Gubernur Malut Al Yasin Ali yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan kapal KM Fay Sayang.

Salah satu orator Sartono Halek dalam orasinya menyampaikan bahwa kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan kapal KM Fay Sayang di tahun 2014 silam yang sudah ditangan Kejati Malut, agar penyidik Satuan Tugas Khusus (Satgas) Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (P3TPK) memanggil dan memeriksa Wagub.

“Kasus yang diduga melibatkan Mantan Bupati Halmahera Tengah (Halteng) yakni Al Yasin Ali informasnya bakal dibuka kembali setelah terungkap adanya temuan BPK Perwakilan Maluku Utara dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) nomor : 31.1/LHP-LK/XIX.TER/07/2010 tertanggal 09 Juli 2010 yang menyebutkan pengadaan KM Elizabeth Mulia atau nama baru KM Fay Sayang oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun anggaran 2009 dan Tahun 2010 merugikan keuangan Daerah sebesar Rp 1.181.818.184 dan negara belum menerima pendapatan dari pajak sebesar Rp 1.045.454.546,” Sartono dalam orasinya.

Menurutnya, korupsi merupakan bentuk kejahatan luas biasa yang dapat mengecam bangsa menjadi terpuruk dan dipastikan mengalami stagnasi pembangunan dari satu bangsa, sehingga dalam pemberantasan korupsi harus dilakukan secara ekstra dan melibatkan seluruh komponen bangsa untuk dapat menangkal kejahatan perampokan yang sengaja dilakukan oleh para pejabat yang secara kategoris tidak bermoral.

“Kami minta Kejaksaan Tinggi Maluku Utara serta Polda Maluku Utara untuk bisa membuka kembali kasus pengadaan KM Fay Sayang serta memanggil Al Yasin Ali untuk diperiksa,” tegasnya.

Senada, Koordinator Aksi (Korlap) Juslan J Latif dalam orasinya mengatakan kasus dugaan korupsi pengadaan KM Fay Sayang tahun 2017 lalu sudah dikeluarkan surat perintah penyidikan (Sprindik) untuk mengusut kasus tersebut. Namun dalam proses penyidikan pihak Kejati memberhentikan kasus tersebut untuk sementara waktu.

“Kami minta kepada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara segara periksa mantan Bupati Halmahera Tengah yang kini menjabat sebagai Wakil Gubernur Maluku Utara,” pungkasnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut