Terdakwa Ponodaan Agama Divonis Bebas, PB-HIPPMAMORO Tuntut Kejati Evaluasi Kinerja Kejari Morotai

  • Whatsapp
PB-HIPPMAMORO saat menggelar aksi terkait di depan kantor Kejati Maluku Utara (Foto: Yasim/KabarMalut)

TERNATE – Sejumlah mahasiswa dari Pengurus Besar Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morotai PB-HIPPMAMORO menggelar aksi unjuk rasa di di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Polda Maluku Utara (Malut), menyikapi vonis bebas oleh Pengadilan Negeri (PN) Tobelo terhadap terdakwa dugaan penodaan agama Greis Yakob.

Dengan menggunakan mobil pick up dilengkapi dengan sound system massa aksi menuntut keadilan dan mendesak Kejati Malut untuk segera mengevaluasi kinerja Kejari Pulau Morotai.

Muat Lebih

Korlap aksi, M Taufan Baba mengatakan kasus yang terjadi di pantai army dock Desa Padanga, menjadi sejarah pahit masyarakat Pulau Morotai. Peristiwa yang mengguncang psikis dan aqidah Islam anak-anak Morotai beberapa bulan lalu, awalnya adalah sosialisasi Narkoba kepada siswa-siswi sejumlah sekolah di Pulau Morotai bersisipkan praktik yang dianggap pembabtisan oleh Yayasan Bahari Surya Nusantara (YBSN).

“Dalam kegiatan tersebut kurang lebih 500 peserta yang ikut serta dan menjadi korban ritual pembabtisan, problem yang ditangani oleh Polda Malut dan berlanjut dengan persidangan pada Senin (2/9) bertempat di PN Tobelo dengan terdakwa Greis Yakob sebagai Ketua YBSN diputus bebas oleh hakim PN Tobelo dari perkara yang didakwakan,” kata M Taufan dalam orasinya, Selasa (10/9/2019).

M Taufan menambahkan, jika ditelaah dalam KUHP pasal 156 (A) yakni menyasar setiap orang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia atau dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun.

“Pelanggaran pasal ini ancaman hukumannya selama lima tahun penjara, juga hal demikian melanggar pasal 81-82 UU no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang terindikasi kekerasan fisik dan kekerasan Psikis, dipidana kurungan penjara minimal 10 tahun dan maksimal 20 tahun,” jelasnya.

Olehnya itu, putusan hakim PN Tobelo yang membebaskan terdakwa Greis Yakob, dinilai merupakan kekeliruan dan pembodohan dalam penegakkan hukum yang berlaku.

” PB-HIPPMAMORO meminta Kejati mengevaluasi kinerja Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Morotai dalam penanganan kasus Army dock dengan putusan bebasnya Greis Yakob oleh majelis hakim PN Tobelo,” pungkasnya. (Ajo)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *