APBD 2020 Belum Dibahas, DPRD Sebut Bupati Bahrain Abaikan Tugas Pokok

  • Bagikan
Ketua Komisi I DPRD Halmahera Selatan, Abdullah Majid (Foto: Dahbudin/KabarMalut)

LABUHA – DPRD Halmahera Selatan (Halsel) mendesak Bupati Bahrain Kasuba agar serius membahas pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020. DPRD menilai Bahrain mengabaikan tugas pokoknya sebagai Kepala Daerah.

“KUA-PPS itu seberanya bukan ini. Sudah terlambat sekarang ini. Seharusnya harus dari bulan Agustus dan September itu sudah dibahas,” kata Ketua Komisi I DPRD Halsel, Abdulah Majid ketika ditemui di gendung DPRD Halsel, Kamis (17/10/2019).

Menurut Abdulah, keterlambat pembahasan ABPD ini karena pemerintah daerah terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang bukan menjadi tanggung jawab mereka. Kegiatan yang dilakukan saat ini seperti Hari Gerak Keluarga (HGK) PKK, bukan tugas pokok pemerintah daerah.

Abdullah menyebutkan pembahasan BPBD ini sangkat penting karena menyangkut hajat hidup masyarakat Halsel dalam kaitanya dengan mendesain program untuk dilakukan di tahun 2020.

“Sampai hari ini kelihatan pemerintah daerah tidak siap,” sebut Abdullah.

Abdullah menambahkan, sampai saat ini pihaknya belum menerima dokumen Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), akibatnya komisi terkait belum merencanakan pembahasan PPAS dengan mitra atau SKPD. Selain itu,  kata Abdullah, pembahasan rancangan ABPD antara TPAD dan Banggar juga molor akibat dari Sekda dan eksekutif lainya beralasan sibuk.

Hal ini menurutnya Pemda tidak bisa membendakan mana tugas pokok dan mana yang bukan menjadi tugas pokok. Sebenarnya tugas pokok yang kaitan dengan pembahasan APBD ini harus diutamakan dari seluruh tugas lainnya.

“Oleh karena itu saya minta Bupati agar serius mengurus daerah ini. Jangan sampai pembahasan ABPD molor pengasahan molor kita yang disalahkan,” cetus Abudllah.

Abdullah mengatakan keterlambatan pembalasan ABPD yang dilakukan Pemda ini merupakan kebiasaan buruk yang dilakukan pemerintah Kabupaten Halsel dibawa kepemimpinan Bupati Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim.

“Jangan ini dijadikan sebagai upaya untuk pengasahan APBD-nya tiba saat tiba akal, karena ketersedia waktu yang tidak cukup sementara kita dibatasi tanggal 30 November itu paling lambat sudah harus disahakan mau dan tidak mau APBD disahakan apa adanya,” tukasnya.

Selain itu, Wakil Ketua DPRD Halsel Asnwai mengaku pihaknya sudah menyampaikan kepada pemerintah daerah bahwa DPRD yang ada saat ini dihadapkan dengan persiapan pelantikan DPRD yang baru, sementara November itu juga dalam ketentuan ABPD tahun anggaran 2020 sudah harus disahkan.

“Memang tahapan pembahasan sudah mulai jalan cuma tersendat-tersendat, ini karena pihak eksekutif itu disibukan dengan kegiatan-kegiatan itu. Paling tidakkan kita harus fokus ini karena teman-teman DPRD itu mau akhir masa jabatan,” kata Asnawi.

Menurunya hal yang tidak mungkin APBD 2020 dibahas oleh DPRD yang baru dilantik. Karena DPRD yang baru dilantik diperhadapkan dengan pembahasan tata tertib, Alat Kelengkapan Dewan dan lainya. Oleh karena itu, kata Asnwai, APBD 2020 itu tidak disahakan oleh DPRD yang ada saat ini maka sudah tentu dipastikan pembahasannya akan molor. Jika pembahasan APBD ini molor sudah tentu Bupati atau DPRD akan dikenakan sanksi.

“Sanksinya macam-macam kalau disebabkan oleh Bupati ya bisa-bisa tidak dibayar hak-haknya. Kalau masalahnya di DPRD ya hak-hak DPRD yang tidak dibayarkan itu ancamannya,” pungkasnya.

Sementara Bupati  Halsel, Bahrain menyebutkan pembahasan APBD 2020 belum terlambat karena menurutnya batas akhir pengesahan ABPD 2020 jatuh pada tanggal 30 November 2019. Bahrain menilai, anggota DPRD yang mendesak agar APBD 2020 disahkan dalam waktu dekat ini adalah anggota DPRD yang masa baktinya sudah berakhir.

“Jadi sebenarnya yang mendesak ini DPRD yang masa baktinya sudah berakhir. Saya kira kita masih punya waktu yang panjang ini masih Oktober sementara APBD di bulan November baru dishakan,” singkat Bahrain. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut