Bupati Pulau Morotai Kembali Rolling Pejabat Eselon II dan III

  • Bagikan
Sekda Pulau Morotai, Muhammad M Kharie saat melantik sejumlah pejabat eselon II dan III (Foto: Fizri/KabarMalut)

DARUBA – Bupati Pulau Morotai, Benny Laos kembali merombak sejumlah pejabat eselon II dan III. Sekretaris Daerah (Sekda)Pulau  Morotai, Muhammad M Kharie memimpin langsung pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang berlangsung di aula kantor Bupati Pulau Morotai, Rabu (23/10/2019).

Rolling yang dilakukan kali ini terdapat sejumlah pejabat eselon II dan III yang diberhentikan atau nonjob, ada juga yang betukar tempat dan turun jabatan. Kepala Bagian (Kabag) Humas Setda Pulau Morotai, Arafik M Rahman masuk dalam daftar pejabat yang dievaluasi.

Pria yang dikenal dengan sapaan Opik itu harus menerima kenyataan diturunkan jabatannya dua tingkat dari jabatan Kabag yaitu Kepala Seksi Kurikulum Penilaian Peserta Didik dan Pembangunan Karakter pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Pulau Morotai.

Sementara posisinya digantikan oleh Ailan Goroahe yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Kesehatan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kesbangpol Bappeda Pulau Morotai.

Untuk eselon II ada tiga jabatan yang dirolling yakni Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Sekretaris Dewan (Sekwan) dan Dinas Pariwisata. DKP yang sebelumnya dijabat oleh Suriyani Antarani kini jabatan tersebut kosong, dan Suriyani digeser ke Asisten III menggantikan Ida Arsad yang telah diangkat menjadi Kadis Pariwisata menggantikan Nona Duwila. Sedangkan Nona digeser menjadi Sekwan menggantikan Yusriana Nabiu yang dinonjobkan bupati.

Sementara untuk jabatan eselon III ada 18 pejabat yang diroling menduduki jabatan Sekretaris dan Kepala Bidang.

Sekda Muhammad M Kharie, dalam sambutannya mengatakan Pemkab akan menjalankan pemerintahan ini sesuai tata kelola pemerintahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yaitu tata kelola yang sistemik, bukan berdasar pada pendekatan relasional atau identitas tertentu.

“Pemkab menjalankan pola karier berdasarkan sistem merit. Oleh sebab itu, ketika ada satu diantara sub-sub sistem yang tidak presis karena rusak atau cacat, maka akan diganti dengan perangkat yang lain,” kata M Kharie.

Namun pergantian itu, lanjut Sekda, tetap mengutamakan prinsip-prinsip meritokrasi. Meritokrasi memperhatikan loyalitas, namun titik berat loyalitas diutamakan pada sistem bukan pada person.

“Bupati dan Wakil Bupati punya masa jabatan yang singkat. Akan tetapi, bapak, ibu punya masa tugas yang jauh lebih panjang, satu rezim pemerintahan, suatu saat akan berahir. Namun pradigma administrasi terus tumbuh dan berkembang. Birokrat yang baik, akan mampu menempatkan diri dalam sebuah paradigma, ia tidak terpacing oleh persoalan sektarian antar golongan,” tutupnya. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut