Pleno Syarat Dukungan, KPU Warning Balon Perseorangan

  • Bagikan
KPU Halmahera Selatan saat Rapat Pleno Penetapan Syarat Dukungan di aula KPU (Foto: Dahbudin/KabarMalut)

LABUHA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), menetapkan syarat jumlah  dukungan dan sebaran bagi bakal calon (Balon)  Bupati dan Wakil Bupati perseorangan atau jalur Independen, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 mendatang. Syarat dukungan yang ditetapkan yakni paling sedikit 10 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Ketua KPU Halsel, Darmin Hi Hasim menjelaskan penetapan ini sesuai dengan surat KPU Halsel nomor 10/PL.01.2-Kpt/8204/KPU-Kab/X/2019, serta surat KPU nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/IX/2019 perihal pedoman jumlah pemili dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat penentuan batas minuman persyaratan dukungan calon perseorangan dan penambahan informasi pada formulir B.1. KWK perseorangan pada pemilihan kepala daerah serentak.

“Jumlah dukungan bakal pasang calon perseorangan pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2020, apabila mendapat dukungan paling sedikit 10 persen dari jumlah DPT atau sama dengan 15.725 pemilih,” tutur Darmin saat Pleno Syarat Dukungan bagi Perseoranga, Sabtu (26/10).

Sementara jumlah dukungan atau sebaran bagi bakal calon perseorangan di Kecamatan sebesar 50 persen dari jumlah kecamatan atau sama dengan paling sedikit 16 Kecamatan. Bantu surat dukungan kata Darmin, disertai dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik  (KTP-E) atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang menerangkan bawha penduduk tersebut berdomisili di wilayah administrasi yang sedang menyelenggarakan pemilihan paling singkat satu tahun.

“Di tahapan pleno nanti, kami akan menverifikasi syarat dukungan dari masyarakat secara detail, jangan sampai ada dukungan dari TNI, Polri dan ASN kepada calon perseorangan,” cetus Darmin.

Sementara itu, Kordiv Pengawasan KPU Halsel, Halid Rajak memberikan warning kepada Balon Persorangan terkait dengan syarat dukungan. Menurut Halid larang dukungan bukan saja berlaku hanya bagi TNI, Polri dan ASN, namun juga bagi penyelenggaran Pemilu.

“Bukan hanya TNI, Polri dan ASN saja dilarang memberi dukung terhadap calon perseorangan. Hal ini  juga berlaku pada penyelenggara di tingkat KPU sampai di PPS, begitu juga  Bawaslu sampai di pengawasan di tingkat desa,” terang Halid.

Ketegasan ini, lanjut Halid, telah diatur dalam PKPU nomor 3 pasal 93 terkait pengawasan. Jika terdapat syarat dukungan dari TNI, Polri, ASN dan penyelenggaran, maka syarat tersebut akan dicoret.

“Jika calon perseorangan ini salah mengambil syarat dukungan maka itu fatal. Kalau jadi tamuan akan dicoret semua,” kata Halid. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut