Alasan Peraturan Presiden, Kejati Belum Bisa Publikasi Penyelidikan SPPD Fiktif DPRD Pulau Morotai

  • Whatsapp
Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara (Foto: Yasim/KabarMalut)

TERNATE – Perkembangan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai, hingga kini belum bisa dipublikasi oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara (Malut). Alasanya hal ini berdasarkan Peraturan Presiden yang ditujukan kepada Kejaksaan Agung.

“Penanganan kasus ini (SPPD fikti) tetap jalan, hanya saja masih bersifat rahasia untuk dipublikasikan,” kata As Intel Kejati Malut, Astawa kepada KabarMalut, Kamis (7/11/2019 ).

Muat Lebih

Astawa mengatakan, perkembangan penanganan kasus akan disampaikan publik, jika sudah ada perubahan status kasus dari penyelidikan ke penyidikan atau sudah dilakukan penetapan tersangka.

“Jadi teman-tema media itu bersabar sedikit ya dan kasus ini tetap jalan,” ujarnya.

Sekedar diketahui, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Malut terhadap pengelolaan anggaran di DPRD Pulau Morotai selama periode 2009-2014 dan 2014-2019, menemukan adanya kejanggalan anggaran SPPD yang diduga fiktif oleh 16 wakil rakyat dan merugikan daerah senilai Rp 600 juta. (*)

Pos terkait