Seriusi Laporan Terhadap Ketua Pokja ULP, Polda Malut Mulai Pelajari

  • Bagikan
Direktur Reskrimsus Polda Maluku Utara, AKBP Alfis Suhaili (Foto: Yasim/KabarMalut)

TERNATE – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit-Reskrimsus) Polda Maluku Utara (Malut) menseriusi laporan PT Dian Jaya terhadap Ketua Pokja II Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Malut Hasan Tarate. Laporan dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam proses lelang paket barang dan jasa perluasan lahan untuk perusahan pisang di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) itu kini mulai dipelajari penyidik.

“Akan kita (penyidik) pelajari laporannya, khususnya berkaitan dengan aspek administratif proses lelang,” kata Direktur Reskrimsus Polda Malut, AKBP Alfis Suhaili kepada wartawan, Kamis (5/12/2019).

Alfis juga mengaku nantinya penyidik mengkaji soal laporan PT Dian Jaya terkait dugaan adanya jual beli proyek di ULP Malut.

“Akan kita cek apakah permasalahan dan objeknya masalah sama atau berbeda, jika sama akan kita satukan prosesnya, jika berbeda akan dipisahkan,” akunya.

Sebelumnya Kuasa Hukum PT Dian Jaya, Fadli Tuanane melaporkan Ketua Pokja II ULP Malut Hasan Tarate dilaporkan ke Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Dit-Rekrimsus) Polda Malut, atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam proses lelang paket barang dan jasa perluasan lahan untuk perusahan pisang di Kabupaten Halbar.

“Dalam proses lelang ini telah dimenangkan klien saya, hanya saja dalam proses evaluasi oleh Pokja II memenangkan perusahan lain yakni PT Adis Mahera yang sebenarnya dalam kompeten belum memenuhi untuk mengikuti proses tender dan hanya bisa mendapatkan pekerjaan paket penunjukan saja. Sehingga dari itu kami laporkan ke Polda,” ungkap Fadli.

Fadli mengaku meski kliennya sudah melakukan sanggahan, tetapi dalam proses tender pertama dan kemudian dilakukan tender kedua kalinya atau tender ulang, tetap kliennya kalah. Padahal perusahan PT Adis Mahera baru berdiri pada tahun 2019.

“Sesuai regulasi pelelangan itu perusahaan ini harus ikut pada tahun depan, karena tahun ini belum bisa memenuhi syarat dan belum cukup adanya pengalaman kerja. Sehingga itu kami sangat dirugikan oleh ULP khususnya Pokja II,” ujarnya. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut