Soal RTLH di Momojio Bermasalah, Ini Tanggapan Kadis Perkim Morotai

  • Bagikan
Kepala Disperkim Pulau Morotai, Saiful Arifin (Fizri/KabarMalut)

TERNATE – Program pembangunan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) tahun 2019 di Desa Momojio, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, diduga bermasalah karena tak kunjung selesai. Kapala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim), Saiful Arifin pun angkat bicara menanggapi persoalan tersebut.

Saiful Arifin menjelaskan  pembangunan RTLH yang belum tuntas dikerjakan itu disebabkan karena anggaran yang diperuntukan untuk ukuran rumah sesuai Petunjuk Tehnis (Juknis) ukuran 6×6 dengan anggaran Rp 17,7 juta dalam bentuk material bagi masing-masing penerima, tapi warga penerima membuat rumah lebih besar ukurannya, sehingga anggarannya tidak mencukupi.

Dia juga membantah pernyataan Kades Momojio Junaid Manuru yang menyebut, bahwa tidak mengetahui pasti program RTLH yang masuk ke Momojio. Sebab program tersebut sudah disosialisasikan terlebih dahulu.

“Sebelum programnya jalan, kami sudah lakukan sosialisasi, jadi kalau Kades bilang tidak tau, kayaknya tidak mungkin,” sesal Saiful pada hearing dengan Komisi I DPRD Pulau Morotai, Jumat (24/1/2020).

Kendati menyesalkan sikap yang Kades. Namun dirinya berjanji dalam waktu dekat bakal menyelesaikan sejumlah RTLH yang belum tuntas dikerjakan tersebut.

“Kami upayakan di bulan Februari pembangunan yang belum selesai, kami upayakan diselesaikan,” tuturnya.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Pulau Morotai, Basri Rahaguna (Fizri/KabarMalut)

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Pulau Morotai, Basri Rahaguna mengapresiasi langkah Ketua BPD Momojio menyurat langsung ke DPRD untuk mencari solusi pembangunan RTLH yang bermasalah tersebut.

“Saya mengapresiasi langkah anggota BPD karena telah menyurat ke DPRD. Tapi bukan itu saja, kepentingan masyarakat juga harus dikawal,” kata Basri.

Anggota Komisi I lainnya, Irwan Soleman meminta Kadis Perkim harus percepat pembangunan RTLH yang belum tuntas dikerjakan itu. Camat Morotai Selatan, Darmin Djaguna juga diminta untuk mengawasi program tersebut agar selesai sesuai dengan apa yang diharapkan.

Ketua Komisi I, Zainal Karim mendesak Kadis Perkim memenuhi janjinya harus menyelesaikan sejumlah pembangunan RTLH belum selesai tepat pada waktunya.

“Di bulan yang dijanjikan, kami akan turun ke lapangan untuk memastikannya, karena ini sudah menjadi tugas kami sembagai DPRD yang lakukan pengawasan,” tutupnya. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut