Proyek Pekerjaan Rumah BSPS Tahun 2019 di Desa Wayo Belum Selesai

  • Whatsapp
Pekerjaan rumah BSPS tahun 2019 yang kunjung selesai (Hamsan/KabarMalut)

BOBONG – Hingga memasuki Februari 2020, proyek pembangunan rumah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk warga Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, belum selesai pekerjannya. Proyek senilai Rp 3 miliar lebih dengan sumber anggaran APBN tahun 2019 hingga kini progres pekerjaannya bisa dibilang baru mencapai 30 hingga 50 persen.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim)Pulau Taliabu, Arwin Tamimi mengatakan belum selesainya pekerjaan rumah BSPS di Desa Wayo diakibatkan Ketua Kelompok Penerima BSPS tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

“Jadi kami dari dinas sudah turun cek langsung di lapangan, ternyata pekerjaan itu dia terlambat karena ketua kelompok itu yang tidak beres. Dia (ketua kelompok) tidak bagikan bahan-bahan kepada anggota kelompoknya secara baik, sehingga pekerjaan terlambat,” ungkap ArwinTamimi dikonfirmasi KabarMalut belum lama ini.

Sebagai instansi yang berwenang dalam pengawasan pekerjaan pembangunan rumah BSPS, Arwin mengaku telah melakukan rapat dengan anggota kelompok penerima bantuan. Hal ini dimaksud agar pekerjaan bisa segera selesai dan dinikmati masyarakat penerima.

“Jadi pengawasan ini kami dari dinas ambil alih, biar tidak ada yang macam-macam, kemudian saya juga sudah pangil semua anggota kelompok dan kami rapat di pinggir jalan malam-malam. Saya sudah tanya semua masalah dan kendala pekerjaan itu,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Kelompok Penerima BSPS Desa Wayo, Ardi membantah jika lambat dan tak kunjung usainya pekerjaan rumah BSPS ini karena dirinya. Ardi mengaku wajar jika pekerjaan baru mencapai 30-50 persen karena anggaran yang diterima baru di Desember 2019, dan ini merupakan ulah Dinas Perkim Pulau Taliabu sendiri.

“Jadi pekerjaan ini terlambat bukan karena ulah kami, kami juga mau rumah kami ini cepat selesai dibangun, tapi mau selesai cepat bagaimana, uang masuk di rekening kami saja sudah akhir Desember 2019, terus bahan seperti kayu papan dan lata juga terlambat, bagai mana mau cepat selesai. Sekarang ini saja papan tidak ada, baru uang bantuan itu semua ada di toko, nanti kalau kita mau butuh bahan seperti papan baru kita beri tahu lagi di toko baru toko yang bayar, jadi urusan ribet karena banyak pos yang harus kita ketemu,” ungkap Ardi.

Bukan hanya itu, Ardi mengatakan hingga kini biaya upah tukang pun belum dibayar Dinas Perkim. Bahkan dijanjikan pembayaran bakal dilakukan pada belum Oktober 2020 mendatang.

“Sampai saat ini ongkos (upah) tukang juga mereka belum kasi, katanya nanti bulan 10 ini baru ditransfer tahap 3  karena bantuan ini sampai tahap 3. Yang saya heran lagi masa biaya tukang cuman Rp 2.500.000, sudah kecil begitu namun belum kasih pula,” terangnya.

Untuk itu, ia berharap agar Dinas Perkim Pulau Taliabu agar dapat memberikan bantuan ini sesuai dengan nilai anggaran yang telah disepakati yakni  sebesar Rp 22.000.000 per Kepala Keluarga (KK) dan juga tepat waktu, karena sekarang sudah tahun 2020. (*)

Pos terkait