Soal Permendagri 60 tahun 2019, Bupati Frans Akui Gubernur Malut Dibohongi Stafnya

  • Whatsapp
Bupati Halmahera Utara, Frans Manery saat menyampaikan pernyataan di hadapan massa aksi (Istimewa)

TOBELO – Persoalan tapal batas enam desa yang sengketakan antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara (Halut) dan Halmahera Barat (Halbar) kembali bergejolak. Hal ini ketika menculnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 60 tahun 2019, oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) kemudian membagi enam desa disengketa dua desa diantaranya masuk wilayah Halut dan sisanya empat desa masuk wilayah Halbar.

Terkait dengan Permendagri tersebut, Bupati Halut Frans Manery mengaku Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba telah dibohongi stafnya sendiri.

“Gubernur Malut takut karena dia sudah dibohongi oleh pegawainya soal masalah tapal batas di enam desa. Saya salut dengan Gubernur Abdul Gani Kasuba orangnya sangat mulia, tapi stafnya ini yang tidak beres,” ungkap Frans di tengah-tengah massa aksi di Desa Kuntum Mekar, Kecamatan Kao Teluk, Sabtu (22/2/2020).

Persoalan tapal batas enam desa antara Halut dan Halbar, Frans mengatakan sudah membuat surat pernyataan yang melibatkan tiga pemerintah yakni Pemerintah Kabupaten Halut, Pemerintah Kabupaten Halbar dan Pemerintah Provinsi Malut. Namun Pemerintah Provinsi tidak mampu menyelesaikan, sehingga diserahkan ke pemerintah pusat dengan catatan, apapun yang diputuskan oleh pemerintah pusat dua kabupaten ini harus menerimanya.

“Jika pemerintah pusat yang memutuskan, maka sudah pasti semua kembali ke Undang-Undang. Tapi ini lucu, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terakhir nomor 60 tahun 2019 yang tidak mengatur tentang pembagian enam desa, tapi mengatur tentang tapal batas antara Halut dan Halbar,” jelasnya.

Frans menjelaskan terdapat oknum staf gubernur yang sengaja mengotak-atik Permedagri nomor 60 dengan membagi keenam desa.

“Kenapa enam desa ini diotak-atik, sehingga ada empat desa yang mau dimasukkan ke Halbar dan dua desa masuk di Halut, sementara Permendagri nomor 60 tahun 2019 tidak menjelaskan itu,” tutur Bupati Frans.

Setelah diselediki, lanjut Frans, ternyata terdapat Surat Edaran Gubernur di tahun 2018 yang menerangkan agar enam desa ini dibagi, empat masuk di Halbar dan dua masuk di Halut. Pemkab Halut sendiri sangat kecewa dengan Pemerintah Provinsi terutama para pejabatnya yang berkerja tidak ikhlas melayani masyarakat.

“Selaku kepala daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, saya menyesal sekali ada pejabat pemerintah Provinsi yang tidak ikhlas melayani masyarakat dan hanya mau mengadu domba masyarakat,” tutur Frans di hadapan ratusan massa aksi. (*)

Pos terkait