Praktisi Hukum Minta Dikbud Malut Investigasi Keabsahan Ijazah Bacalon Kada Halsel

  • Bagikan
Praktisi Hukum Maluku Utara, Muhammad Konoras (Yasim/KabarMalut)

TERNATE – Polimik dugaan adanya ijazah palsu milik salah satu bakal calon (Bacalon) Kepala Daerah (Kada) di Halmahera Selatan (Halsel), mendapat respon dari praktisi hukum Maluku Utara (Malut). Untuk memastikan keabsahan ijazah tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Malut diminta segera membentuk tim dan melakukan investigasi kebenaranya.

“Terkait dugaan adanya pemalsuan ijazah milik calon kepala daerah di Halsel, menurut saya patut diusut oleh pihak yang berwajib, karena hal ini terkait dengan prinsip-prinsip dasar memilih seorang pemimpi yang memiliki mental yang tidak tercela,” kata salah satu Praktisi Hukum Malut, Muhammad Konoras ketika dikonfirmasi KabarMalut, Rabu (26/8/2020).

Menurut Konoras, investigasi perlu dilakukan karena berkaitan dengan nama baik lembaga pendidikan terutama sekolah yang mengeluarkan ijazah dan nama baik kandidat yang diduga memiliki ijazah palsu tersebut.

“Dikbud Malut harus segera membentuk tim agar melakukan investigasi,” tegasnya.

Dari aspek hukum, kata Konoras, yang disebut palsu itu ada dua bentuk yaitu palsu secara formil dan palsu secara materil. Artinya jika sekolah menyatakan bahwa ijazah itu benar dikeluarkan dari sekolah maka kepalsuan formil tidak terpenuhi.

“Yang patut dibuktikan lagi adalah kepalsuan materil, yang artinya bahwa apakah isi atau materi yang diterangkan di dalam ijazah tersebut benar adanya atau tidak, maka dibutuhkan sebuah tim untuk menelitinya dan hal itu merupakan kewenangan Dikbud,” cetus Konoras.

Ketua Perhimpunan Advokat Peradi Indonesia Malut ini mengaku tidak  ada alasan bagi Dikbut untuk membentuk tim investigasi demi kepastian hukum dari isu tidak sedap yang melanda dunia pendidikan ini.

“Saya berharap Kadikbud segara membentuk tim investigasi untuk memastikan apakah benar ijazah itu palsu atau tidak, karena hal ini berkaitan erat dengan wajah pendidikan di Malut dan nama baik orang yang dituduh menggunakan ijazah palsu,” pintahnya.

Khusus untuk KPU, lanjut Konoras, memang tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan atau menolak pasangan colon dengan alasan ijazah palsu, tetapi KPU memiliki kewenangan untuk menetapkan seseorang atau pasangan calon tidak memenuhi syarat sebagai calon.

“Itu yang perlu dipahami, KPU tidak sekedar menjalankan tugas sebagai petugas seleksi dokumen syarat calon semata. tetapi lebih dari itu adalah menyaring moral calon yang bersih dari segala bentuk perbuatan tercela,” pungkasnya. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut