Selangkah Lagi BPBJ Malut Jadi Pusat Unggulan Pengadaan Barang/Jasa

  • Bagikan
Kepala BPBJ Setda Maluku Utara, Safrudin Djuba (Fahri/KabarMalut)

SOFIFI – Upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas, pemerintah pusat melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, menekankan kepada lembaga maupun daerah lewat Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) di daerah agar diharapkan dapat menjadi lembaga yang yang berstatus menjadi Pusat Unggulan Pengadaan (Center of Excellence) dengan cara memperluas peran ULP itu sendiri, yang tidak hanya terbatas pada kegiatan proses pemilihan penyedia, namun mampu menjadi pembina stakeholder dan sebagai pusat informasi pengadaan barang dan jasa di pemerintah.

Sementara itu, di Provinsi Maluku Utara (Malut) tinggal beberapa tahapan untuk dapat memenuhi syarat sebagai Center of Excellence (Pusat Unggulan Pangadaan).

Kepala BPBJ Malut, Safrudin Djuba mengaku saat ini pihaknya telah dalam upaya mempersiapkan semuanya mulai dari kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), kemudian tingkat keterisian jabatan fungsionalnya di atas 30 persen.

“Kita harus penuhi, karena ada persyaratan dan dokumen yang harus dipenuhi sehingga bisa mencapai level tiga, dalam rangka untuk BPBJ menjadi pusat pengadaan barang/jasa di Malut,” kata Safrudin kepada KabarMalut, Minggu (7/3/2021).

Safrudin menjelaskan bahwasanya pusat unggulan atau Center of Excellence merupakan perluasan peran, dimana ULP itu sendiri tidak hanya terbatas pada kegiatan proses pemilihan penyedia, namun mampu menjadi pembina stakeholder dan sebagai pusat informasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

“Jadi pusat unggulan itu bukan hanya sekedar tender saja, tetapi bagimana melakukan pembinaan kepada seluruh stakeholder baik di kabupten dan kota maupun Provinsi Maluku Utara,” jelasnya.

Dari beberapa item yang disyaratkan, Safrudin mengklaim bahwa hampir semuanya terpenuhi, sehingga dengan waktu yang tersisa ia akan berupaya untuk mewujudkan semuanya.

“Jadi syarat yang saat ini lagi kita berpacu itu adalah sistem informasinya, jika itu sudah maka insya Allah kita penuhi yang namanya level tiga,” ungkapnya.

Selain itu, Safrudin mengatakan saat ini LKPP telah menyampaikan hasil penilaiannya ke BPJB Malut terkait dengan pemanfaatan elektronik-katalog lokal, dimana e-katalog ini adalah terobosan baru dari LKPP untuk mengurangi tender dan meningkatkan pengadaan langsung lewat e-katalog. Persis seperti online shop tapi barangnya adalah yang dibutuhkan pemerintah.

“Jadi tinggal menunggu SK dari LKPP kalau sudah keluar, maka sudah bisa digunakan e-katalog lokal di Malut, itu untuk kebutuhan rutin SKPD misalkan makan minum dan Cleaning Servisce itu tidak lagi melalui tender tapi melalui e-katalog lokal,” tutupnya. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut