Pekerjaan IPAL Komunal MCK Diduga Bermasalah, Dinas PUPRPKP Kepsul Didemo

  • Bagikan
Demostrasi LMND dan PMII di depan Kantor Dinas PUPRPKP Kepulauan Sula (Fahrul/KabarMalut)

SANANA – Pekerjaan pembangunan 29 unit IPAL Komunal Kombinasi Mandi Cuci Kakus (MCK) tahun 2018 di Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Maluku Utara, diduga bermasalah. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPRPKP) sebagai instansi terkait, didome mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND).

“Proyek pembangunan IPAL Komunal Kombinasi MCK yang dibangun di 29 desa pada tahun 2018 lalu, hampir semua bermasalah, karena hampir sebagian besar dari proyek itu kini tidak dapat difungsikan,” ungkap Ketua LMND Kota Sanana, Junaidi Peuleu dalam orasinya di depan kantor Dinas PUPRPKP Kepsul, Senin (5/4/2021).

Menurut Junaidi, data yang diperoleh, 29 unit IPAL MCK itu hampir semuanya tidak dapat digunakan warga. Bahkan, untuk Desa Waisum Kecamatan Mangoli Utara Timur, sampai dengan saat tidak dikerjakan.

“Silahkan dicek sendiri, dari 29 unit MCK yang dibangun, yang dinikmati warga tidak lebih dari 10 unit, karena hampir sebagian besar pekerjaan tidak tuntas,” katanya.

Junaidi menegaskan mestinya masyarakat dapat menikmati MCK tersebut dengan baik. Sebab, total anggaran negara yang dialokasikan untuk pekerjaan tersebut mencapai Rp 16 miliar lebih. Namun karena Dinas PUPRPKP sebagai instansi terkait tidak dapat melakukan pengawasan dengan baik, maka pekerjaannya amburadul.

Terpisah, Kepala Dinas PUPRPKP Kepsul, Nursaleh Bainuru mengatakan apa yang disampaikan oleh LMND dan PMII itu tidak benar. Sebab, sebanyak 29 MCK di tahun 2018 28 diantaranya tuntas dikerjakan 100 persen. Hanya satu unit yang masih belum tuntas, yakni di Dusun Kum Pancorang, karena ketua kelompoknya telah meninggalkan desa dan berada di Bitung. Meskipun begitu, anggaran untuk Dusun Kum Pancorang, sampai sekarang belum dicairkan 100 persen.

“Tudingan teman-teman mahasiswa itu tidak benar, semua sudah tuntas, kecuali di Kum Pancorang, karena ketua kelompok berangkat ke Bitung,” tegas Nursaleh.

Sedangkan terkait Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang juga dipersoalkan oleh pada pendemo, Menurut Nursaleh, itu diluar tanggungjawab Dinas PUPRPKP, sebab PUPRPKP sebagai instansi terkait hanya menindaklanjuti surat keputusan (SK) dari kepala desa.

“Kalau urusan KSM itu bukan kewenangan kami di PUPRPKP, karena kami hanya menindaklanjuti SK yang sudah ditandatangani oleh Kepala Desa,” pungkasnya. (fp/*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut