Pilkada Selesai, Kelanjutan Penanganan Kasus Haornas Dipertanyakan

  • Bagikan
Ketua DPC Peradi Kota Ternate, Muhammad Konoras (Yasim/KabarMalut)

TERNATE – Kejaksaan Negeri (Kejari) Ternate, Maluku Utara, sempat menunda proses hukum pemeriksaan mantan Sekda Ternate, Tauhid Soleman dalam penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) tahun 2018, karena terdaftar sebagai salah satu Calon Kepala Daerah. Kini Pilkada tahun 2020 telah berakhir, sehingga kelanjutan penanganan kasus tersebut kembali dipertanyakan.

“Karena dari kejaksaan sendiri menangguhkan adanya Pilkada sehingga menunggu sampai Pilkada itu selesai,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Ternate, Muhammad Konoras kepada wartawan, Senin (5/4/2021).

Konoras mengaku berdasarkan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ada indikasi penyalahgunaan kewenangan pada kegiatan Haornas tahun 2018. Maka momen politik yang sudah selesai ini, tidak ada alasan lagi bagi Kejari untuk tidak melanjutkan penyelidikan dan penyidikan kasus Haornas.

“Kejari tidak ada alasan lain, segera menangani kasus itu supaya ada terget-target lain yang harus dicapai,” ujarnya.

Apabila kasus ini tidak segera diselesaikan dan kemudian ada lagi kasus baru, lanjut Konoras, tentu akan penanganan kasus di Kejari Ternate akan menumpuk dan menjadi lambat.

“Supaya publik tidak mencurigai maka dari kejaksaan segera melakukan penyelidikan ke penyidikan jangan digantungkan,” tegas Konoras.

Dalam penanganan kasus baik dari kepolisian maupun kejaksaan, memiliki target waktu yakni paling sulit penanganannya 90 hari, yang sedang 60 hari dan yang ringan 30 hari.

“Tapi ini penanganan kasusnya sampai dengan tahun-tahun hingga ujungnya penghentian penyidikan,” pungkasnya. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut