Tidak Temukan Pelanggaran Hukum, Penyelidikan APBD-P Tidore Tak Dilanjutkan

  • Bagikan
Kasi Penkum Kejati Maluku Utara, Richard Sinaga (Yasim/KabarMalut)

TERNATE – Penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tidore Kepulauan (Tikep) tahun anggaran 2020 senilai Rp 59 miliar, tidak bisa dilanjutkan. Tim penyelidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara tidak menemukan adanya unsur pelanggaran hukum terkait permasalah ini.

Kasi Penkum Kejati Maluku Utara, Richard Sinaga mengaku proses penyelidikan APBD-P Tidore Kepulauan tahun anggara 2020, tim penyelidik telah memanggil 15 orang untuk dimintai keterangan. Setelah mendengarkan keterangan para saksi, tidak ditemukan adanya peristiwa hukum yang mengarah kepada kerugian keuangan negara.

“Jadi kami tidak meningkatkan proses penyelidikan ini ke tingkat penyidikan,” ungkap Richard Sinaga kepada wartawan, Jumat (15/10/2020).

Meskipun demikian, Kejati Maluku Utara memastikan kasus ini belum dihentikan karena masih dalam proses penyelidikan. Hanya saja tidak ada peristiwa hukum sehingga tim penyelidik berpendapat dan berkesimpulan bahwa kasus ini tidak diproses hingga ke tahap penyidikan.

“Bukan dihentikan tapi belum ditemukan adanya peristiwa hukum,” tegasnya lagi.

Tidak menutup kemungkinan, kasus ini akan dibuka kembali jika ditemukan alat bukti baru.

“Akan dibukan kembali jika ada bukti baru,” pungkasnya. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut