Didakwa Melawan Petugas, Wahda Z Imam Akan Ajukan Nota Keberatan

  • Bagikan
Suasana sidang perdana perkara melawan petugas yang dilakukan terdakwa Wahda Zainal Imam (Istimewa)

TERNATE – Pengadilan Negeri (PN) Ternate, Maluku Utara, mengelar sidang perdana perkara tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pejabat yang sedang melaksanakan tugas jabatan atau melawan petugas yang sedang melaksanakan tugas yang sah, dengan terdakwa salah satu oknum anggota DPRD Maluku Utara, Wahda Zainal Imam, Selasa (26/10/2021).

Sidang dipimpin langsung Ketua Majelis Iwan Anggoro Warsita didampingi dua Hakim Anggota yakni Irwan Hamid dan Ulfa Rery dengan agenda pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dibacakan Mokhsin Umalekhoa dan Pardi Mutalib.

Dalam dakwaan, JPU menyebutkan perbuatan terdakwa Wahda Zainal Imam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 211 KUHPidana.

Setelah mendengarkan dakwaan JPU, terdakwa Wahda Zainal Imam melalui Penasehat Hukumnya Fadli Tuanane mengaku akan mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap dakwaan JPU.

Fadli Tuanane menuturkan terkait dengan kasus lakalantas yang didakwakan kepada kliennya, telah ia cermati lalu berkesimpulan bahwa akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan JPU tersebut.

“Karena memang ada sesuatu yang ganjal terkait dengan penerapan pasal yang seharusnya terdakwa itu dijerat dengan pasal Lex Specialis yang diatur di dalam undang-undang lalulintas,” kata Fadli.

Fadli mengaku mulai dari tahapan penyidikan di tingkat kepolisian sampai naik ke persidangan Pengadilan, tetap menggunakan pasal tindak pidana Umum dalam hal ini KUHP.

“Ini yang kami beranggapan bahwa syarat secara hukum harus ditanggapi lebih khusus,” tegasnya.

Walaupun ini dianggap telah memasuki ruang pokok perkara dan bukan lagi syarat formil terkait dengan pengajuan eksepsi, tetapi dirinya beranggapan ini penting untuk diajukan nota keberatan sehingga ada pandangan-pandangan baru di dalam persidangan.

“Untuk selajutnya tergantung bagaimana majelis hakim menilai apakah eksepsinya diterima atau tidak, itu kewenangan majelis hakim karena memang Pengadilan ini adalah ranah untuk mencari keadilan, atau mencari kebenaran dan segala sesuatunya kita serahkan kepada majelis hakim,” pungkasnya. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut