Belum Kantongi SK Kepengurusan Perusda, DPRD Sula Ancam Tolak Anggaran Penyertaan Modal

  • Bagikan
Ketua Bapemperda DPRD Kepulauan Sula, Abdul Kadir Sapsuha (Fahrul/KabarMalut)

SANANA – DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, hingga kini belum mengantongi Surat Keputusan (SK) kepengurusan Perusahan Daerah (Persda) Inovasi Sula. Dengan begitu, DPRD mengancam alokasi anggaran pernyataan modal untuk Perusda bakal ditolak pada APBD tahun 2022.

“Jika anggaran Perusda diakomodir dalam APBD 2022, kita akan tangguhkan, karena sampai sekarang kita tidak tahu kepengurusannya seperti apa. Sebab SK Perusda sampai sekarang kita tidak dapat tembusannya,” ungkap Ketua Bapemperda DPRD Kepulauan Sula, Abdulkadir Sapsuha kepada KabarMalut, Selasa (23/11/2021).

Abdul Kadir Sapsuha,

Menurut Abdulkadir, kalaupun SK kepengurusan tidak disampaikan ke DPRD, minimal program kerjanya disampaikan, sehingga dari program kerja itu, bisa menjadi ukuran bagi DPRD untuk membahas program.

“Program kerja saja sampai sekarang kita tidak lihat, bagaimana anggarannya kita mau bahas,” tegasnya.

Lanjut Abdulkadir, anggaran untuk Perusda bukan anggaran kecil, sehingga program kerja yang dirumuskan harus jelas dan berimbang dengan postur anggaran yang akan dialokasikan.

“Program kerja Perusda harus jelas, kalau tidak kami tidak akan bahas anggaran,” pungkasnya. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut