Warga Akekolano Desak Pemkot Perjelas Status Tanah Kantor BP4K

  • Bagikan
Ketua BPD Akekolano, Arman Sangaji

SOFIFI – Lambannya upaya penyelesaian status tanah kantor Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan (BP4K) oleh Kepala Desa (Kades) Akekolano, Junaidi Sangkop berujung dengan kekecewaan warganya sendiri. Bagaimana tidak, karena  sejak dilayangkannya surat rekomendasi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Akekolano tanggal 11 Oktober 2015 silam yang meminta agar masalah tersebut ditindaklanjuti ke Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, malah digantung begitu saja oleh Pemerintah Desa Akekolano. Sehingga warga mendesak kepada  Walikota Tikep Capt.Ali Ibrahim maupun Wakil Walikota Muhammad Sinen untuk segera mengambil sikap untuk menyelesaikan masalah tersebut.

“Dua tahun lebih masayarakat menunggu kepastian akan penyelesain status tanah itu, tapi lagi – lagi aspirasi masyarakat ini dihiraukan begitu saja oleh kepala desa, ada apa sebenarnya,” kata ketua BPD Akekolano, Arman Sangaji kepada KabarMalut, Kamis (28/2/2018).

Arman menyebutkan, sebelumnya di bulan Oktober tahun 2015 lalu, persoalan ini mencuat ke publik setelah warga dan BPD desa setempat mengeluarkan mosi tidak percaya lewat media massa menuntut agar Pemkot Tikep segera mengembalikan hak kepemilikan tanah atas kantor BP4K Kecamatan Oba Utara. Persoalan hak kepemilikan tanah kantor BP4K bermula ketika tiga mantan kepala desa, antara lain, Harun Baud, Mahmud Saman dan Abdullah Biji serta BPD desa setempat mengadakan rapat bersama pada 6 Oktober 2015 silam.

Rapat itu menghasilkan beberapa poin penting yakni status tanah gedung kantor BP4K dan sisa lahan persis disebelah utara berbatasan dengan gedung pusat rehabilitasi narkoba yang belakangan diduga telah berpindah tangan ke oknum tertentu adalah milik desa yang dipinjamkan untuk kebun percontohan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) kecamatan Oba Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) sebelum pemerkaran.

“Saksi hidup juga masih ada, bahwa jelas tanah itu adalah tanah bekas garapan warga untuk kepentingan pertanian warga sendiri bukan milik Pemerintah yang dipinjamkan kepada warga, namun setelah masa peralihan ini berubah status, kok aneh,” tanya Arman.

Sumber yang memperkuat fakta bahwa lahan tersebut adalah milik warga desa yaitu. diperiode tahun 1945 dimasa kepala desa Ahmad Antarani dan tahun 1971, dimasa pemerintahan Kauka Doguru. Dimana warga serta Pemerintah Desa setempat berinisiatif membuka lahan serta membentuk kelompok tani untuk menggarap lahan yang kini ditempati kantor BP4K Kecamatan Oba Utara itu.

”Dari garapan pertanian diatas tanah itulah hasilnya kemudian dijual dan uangnya dipakai untuk membangun kantor desa dan gedung pertemuan warga serta sekolah tingkat dasar (SD), nah dari situ saja sudah jelas bahwa tanah itu adalah milik desa, untuk itu saya mendesak kepada Pemkot untuk secepatnya menyelesaikan kekisruhan ini agar tidak menjadi masalah dikemudian hari,” tukasnya.

Selain itu fakta mengenai hak kepemilikan tanah tersebut, juga dapat diuraikan oleh pengakuan warga misalnya ditahun 1985, lokasi pertanian kelompok tani desa Akekolano ini selanjutnya dipinjamkan kepada Pemkab Halteng oleh Kepala Desa saat itu yakni Abdullah Antarani untuk didirikan kantor BPP Kecamatan Oba dengan syarat pinjam pakai. Ironisnya, dimasa Pemerintahan Halteng hingga peralihan ke Kota Tikep, status lahan tersebut sama sekali tidak disebutkan muasalnya.

Berikutnyanya, pada tahun 1986 sampai dengan tahun 1991 Pemerintaha Desa Akekolano saat itu dipimpin oleh Harun Baud berhasil mengembalikan sebagian aset warga berupa tanah ini seluas 2,5 hektar setelah dikapling oleh mantan Bupati (Alm) Malawat,pemberian pimpinan Desa sebelumnya.Tanah ini kemudian dialihkan untuk lokasi perkebunan milik Masjid seluas 1,5 hektar dan lokasi perkebunan milik Gereja seluas 1 hektar.Belakangan,sebagian dari tanah seluas 1,5 hektar yang dikelola Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Al-Muttaqin desa itu rencananya akan dijual perkapling oleh panitia pembangunan masjid atas kesepakatan bersama dengan seluruh jamaah muslim yang disetujui oleh Pemdes Akekolano.Uang dari hasil penjualan tanah ini dipakai untuk pembangunan lanjutan Masjid baru yang letaknya tidak jauh dari lokasi Masjid lama (tua).Sementara sisa tanah yang tidak dijual dipakai untuk lahan pekuburan warga muslim.

Begitupun pada tahun 1992 sampai dengan tahun 2001 dimasa pemerintahan Mahmud Saman pada kurun waktu 2002 hingga 2013 dimasa kepala desa Abdullah Biji serta pemerintahan Junaidi Sangkop saat ini, status kepemilikan lahan kantor BP4K kecamatan Oba Utara serta lahan yang diduga telah berpindah tangan ke oknum – oknum tertentu itu sampai sekarang tidak jelas disebutkan oleh Pemerintah apakah dibeli ataukah masih milik desa yang dipinjamkan ke Pemerintah Kota Tikep. (Ong)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut