Kades Dilaporkan ke Polisi, Abdullah : Masyarakat Sudah Tidak Percaya Pemerintah

  • Bagikan
Ketua Komisi I DPRD Kab. Halsel, Abdullah Madji

LABUHA –Buruknya pengelolaan Dana Desa (DD)  dan Anggaran Dan Desa (ADD) dan bahkan ada indikasi penyelewengan disejumlah desa di Kabupaten Halmahera Selatan belakangan ini marak terjadi, Akibat dari masalah itu, sejumlah Kepala Desa terpaksa dilaporkan oleh masyarakat secara langsung ke pihak penegagak hukum. Melihat fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat seperti itu, DPRD Kabupaten Halmahera Selatan melalui Komisi I kembali menyeroti kinerja pemerintah Kabupaten yang tak dapat menyelesaikan masalah di Desa

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi I DPRD Halsel,  yang menyebutkan Pemerintah Kabupaten Halsel dibawa kepemimpinan Baharain Kasuba dan Iswan Hasjim tidak lagi dipercaya oleh masyarakat sehingga segala macam permasalahan di masyarakat  dan akhir-akhir ini tidak lagi diadukan ke pemreintah kabupaten untuk diselesaikan namun masyarakat langsung melaporkan ke pihak penegak hukum.

“Sudah tidak ada lagi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kabupaten. Kalau seandainnya selama ini keluhan-keluhan masyarakat itu di tanggapai dan di tindaklanjuti denga baik sesuai dengan aturan yang berlaku oleh pemkab tentu masyarakt tidak langsung mengadu ke penegak hukum,” ungkapnya saat diwawanvarai di ruang kerjanya, Selasa (06/03/2018).

Menrutnya, sebagai lembaga legeslatif  pihaknya menilai  Pemkab Halsel telah mengalami dekradasi kepercayaan dimata masyarakat Halse. Lantaran selama ini keluhan-keluhan masyarakat tidak dapat ditangani Pemkab secara baik.  ” Saya menduga ini akibat dari adannya dekradasi kepercayaan pemkab di mata masyarakat. Karena selama ini keluhan yang disampaikan masyarakat, bpd maupun tokoh-tokoh masyarakat yang lainya, dalam penanganan pemkab tidak memuaskan dan tidak sesuai ketentuan aturan yang berlaku,” cetus Politis PAN itu.

Sehingga kata Abdullah,  seolah-olah proses ini berlanjut terus dan  menerus dari waktu ke waktu, dari satu desa yang satu ke desa yang lain. Dengan demikian masyarakat tidak lagi menyampaikan aspirasi mereka ke Pemkab tapi mereka langsung ke penegak hukum.

“Ini juga harus menjadi perhatian pemkab, Seharusnya ada evaluasi gejala-gejala yang seprti ini dalam rangka untuk memperbaiki kinerja pemkab khususnya tatakelola pemerintah desa yang dilakukan dinas bpmd,” ujarnya.

Tak hanya itu, ihaknya juga menilai kinerja Dinas BPMD Kabupaten Halmahera Selatan selama ini sangat tidak memuaskan.”Jujur kinerja bpmd sangat tidak memuaskan dan sangat mengecewakan,” katanya

Sebagai lembaga legesaltif,  pihaknya berharap kepala-kepal desa dalam mengelola pemerintahn desa seharusnya merubah polo pikirnya, karena anggaran yang dikelola kepala desa itu merupakan  uang rakyat.

“Saya berharap kades-kades harus merubah  pola main set berpikir. Karena ini menyangkut dengan uang rakyat,” pungkasnya. (ong)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut