Nunggak DBH, Pemprov Beralasan Utamakan Dana Pilgub

  • Bagikan
Plt Gubernur Malut, M Natsir Thaib

JAILOLO – Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi hak Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) di tahun 2017, dan bahkan kabupaten/kota lainnya masih belum semua tersalur, Pemerintah Provinsi Maluku Utara beralasaan tunggakan itu disebabkan karena masih prioritaskan dana Pilgub.

Hal ini, diakui Plt. Gubernur Malut M. Natsir Thaib kepada KabarMalut, usai mengekuti kegiatan Rakorwasda dan Raker AAIPI Malut, di Jailolo, Rabu (4/4/2018), mengatakan, sisa realisasi DBH, belum secara utuh tersalur karena saat ini masih fokus pada kebutuhan lainnya. Walaupun demikian, tetap akan tersalur.

“Jadi itu masalah teknis, tetapi tetap tersalurkan, memang agak terlambat yang jelas akhir Maret kembali sudah akan tersalur,” tandasnya.

Lanjut Natsir, bukan hanya berdampak pada pencairan awal dana Pigub, juga termasuk keterlambatan DAK. Walaupun begitu, dirinya menyerankan langsung ke masalah teknis dan setiap kabupaten kota sudah disalurkan, agak terlambat dari awal Maret.

Sekedar diketahui, dari hasil DBH yang telah terealisasi tahun 2017 sebesar Rp 10.058.974.669.00. Dari hasil rincian yang terbayar. Diantaranya, Pajak Rokok Rp 5.910.909.502.00, Pejak Bahan Bakar – Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp 2.140.494.709.00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp 1.264.775.191.00, pajak kendaraan bermotor (PKB) Rp 732.552.783.00, kemudian pajak pengembalian dan pemanfaatan – air permukaan (P3-AP) Rp 10.242.484.00. (Ong)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut