Warga Lingkar Tambang PT Tekindo Mengadu ke Bupati Halteng

  • Bagikan
Aksi warga lingkar tambang PT Tekindo beberapa waktu lalu

WEDA – Warga lingkar tambang PT Tekindo yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Peduli Weda Tengah kembali menuntut perusahan PT Tekindo untuk segera merealisasi tuntutan warga yang telah disepakati bersama dengan perusahan beberapa waktu lalu. Menurut warga ada 12 poin penting yang disepakati perusahan namun sampai saat ini belum juga direalisasi.

Kordinator Aliansi Pemuda Peduli Weda Tengah, Husen Ramli pada audens antara  para kades lingkar tambang dengan PT Tekindo bersama Pemda Halteng, kembali menegaskan 12 poin tuntutan warga lingkar tambang yang belum direalisasi untuk segera direalisasi PT Tekindo.

Warga menuntut pemerataan tenaga kerja seluruh desa di Kecamatan Weda Tengah serta setiap desa lingkar tambang harus memiliki 1 orang perwakilan. PT Tekindo diminta segera membicarakan fee pemuatan pengkapalan dan izin labu di tingkat kecamatan yang melibatkan seluruh desa-desa di lingkar tambang di Kecamatan Weda Tengah.

“Kami meminta tuntutan kami, yang telah disepakti bersama agar segera direalisasi oleh PT Tekindo. Ini sudah sangat lama bahkan disuarakan dari aksi-aksi sebelumnya,” ungkap Husen dengan suara lantang, Rabu (2/5/2018).

Senada disampaikan Janwar Surahman, menurutnya 12 tuntutan warga lingkar tambang harus diseriusi PT Tekindo. Ia minta PT Ketindo tidak lagi melakukan pembohongan terhadap warga.

“Kami minta tuntutan kami diseriusi hingga mendapat titik terang yakni direalisasi,” tandasnya. Seraya menyampaikan bahwa perusahan acap kali mengabaikan tuntutan warga.

Sementara Manajer PT Tekindo, Andreas dalam forum tersebut menyampaikan bahwa tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat bukan bertarti perusahaan tidak mau untuk menyanggupi. Namun karena saat ini perusahaan selalu mendapatkan tekanan yang terlalu besar dari sejumlah masyarakat seperti tuntutan yang meminta agar pihak perusahaan dapat memberikan fee sebesar Rp 1 miliar untuk 1 kapal, bahkan ada tuntutan yang saling berbeda-beda atau berubah dari setiap desa.

“Jika kami pihak perusahan selalu terus mendapatkan tekanan, dipaksa bahkan diancam sehingga kami merasa binggung dan harus berbuat apa,” katanya.

Bupati Halmahera Tengah, Edi Langkara menyampaikan, tidak menyalahkan masyarakat lingkar tambang untuk melakukan gerakan. Bagi Bupati hal demikian itu sah dalam ketentuan undang-undang untuk menyampaikan aspirasi.

“Tetapi pada saat yang sama saya selaku kepala daerah juga membuka ruang agar masyarakat menyampaikan tuntutan terhadap pihak manapun melalui bupati,” tukasnya.

Bagi bupati, hal secamam ini dilakukan agar bupati memanggil pihak yang dituntut untuk dibicarakan bersama dalam satu forum seperti saat ini. Sehingga semua masalah yang dilaksankan dapat diketahui oleh pemerintah daerah.

“Tidak ada namanya traksaksi satu senpun harus diketahui oleh pemerintah, terkecuali sifatnya pribadi, misalnya bantuan CSR berapa yang beredar dalam kebijakan untuk membangun fasilitas wilayah terntentu, laporanya harus masuk ke pemerintah daerah. Dan bantuan masyarakat yang langsung juga tentu perusahan juga harus sampaikan ke Pemda untuk diketahui,” pintahnya.

Oleh karena itu demi menjaga tertibnya hubungan perusahan dengan masyarakat di lingkar tambang, Bupati Edi menyarankan agar setiap permasalahan, yang merasa dirugikan agar disampaikan ke Pemda sehingga Pemda dapat mengantisipasi untuk mengundang pihak perusahan agar segera dibuat pertemuan.

“Jika ada masalah seperti ini lagi, segera disampaikan, karena saya butuh infestasi dan itu tidak bisa terganggu. Saya juga butuh kewajiban perusahan terhadap masyarakat,” pungkasnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut