Dinilai Lambat, DPRD Morotai Minta Polda Ambil Alih Kasus Pemalsuan Tandatangan

  • Bagikan
Kapolres Pulau Morotai, AKBP Mikael P Sitanggang

DARUBA – Kesabaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai, nampaknya sudah mulai habis dengan sikap Polres Pulau Morotai yang dianggap lambat menangani kasus dugaan pemalsuan tandatangan puluhan anggota DPRD dalam dokumen APBD induk 2018. Lembaga yang nahkodai oleh, Fahri Haeruddin ini lantas mengambil langkah dengan menyurat Polda Maluku Utara (Malut) untuk mengambil alih penanganan kasus tersebut.

Kapolres Pulau Morotai, AKBP Mikael P Sitanggang mengaku langkah DPRD yang berkeinginan agar Polda mengambil alih kasus pemalsuan dokumen APBD sebagai bahan koreksi dan pengawasan untuk pimpinan Polres terhadap penyidik yang saat ini menangani kasus tersebut.

“Ini sebagai bahan koreksi dan pengawasan untuk pimpinan serta sebagai bahan evaluasi. Karena ini sebagai bahan pengawasan bagi fungsi Reskrim, ” ungkap Mikael saat diwawancarai KabarMalut di ruang kerjanya, Senin (9/7/2018).

Mikael mengatakan, pihak Polda Malut sudah menghubungi dirinya atas rencana DPRD Morotai itu, namun penanganan perkara sudah hampir rampung.

“Kami juga sudah ditelpon oleh pihak Polda, jadi kami juga sudah menyiapkan bukti-bukti untuk gelar perkara di Polda nanti,” jelasnya.

Ditanya kapan bakal digelar perkara, dia memastikan minggu depan sudah bakal digelar. Menurutnya, dengan adanya gelar perkara Polres dapat menyimpulkan status kasus bisa dilanjutkan atau tidak.

“Saat ini kami masih fokus dalam pengawalan pelaksaan Pilkada, tapi saya pastikan minggu depan kasusnya sudah gelar perkara,” pungkasnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut