3 Tahun Pemprov Berhutang DBH, Ampera Minta Selidiki Gubernur

  • Bagikan
Sekjen Ampera Haltim, Muhibu Mandar

MABA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) berhutang Dana Bagi Hasil (BDH) kepada Pemda Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) selama 3 tahun berturut-turut. DBH sejak 2016-2018 sebesar Rp 5,4 miliar itu, tidak diberikan ke Haltim tanpa alasan yang jelas.

Sekjen Ampera Haltim, Muhibu Mandar mendesak aparat penegak hukum baik Kepolisian maupun Kejaksaan, untuk mengusut kasus ini dengan menyelidiki Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba. Sebab DBH merupakan hak masyarakat Haltim setelah melakukan pembayaran pajak.

“Gubernur Malut kalau tidak serahkan DBH kepada Pemda Haltim, maka kami mendesah pihak Polda dan Kejaksaan, segera mengusut Gubernur Malut,” kata Muhibu kepada wartawan, Minggu (15/7/2018).

Menurutnya, piutang Pamkab Haltim itu seharusnya setiap triwulan dibayarkan Pemprov, namun selama 3 tahun terakhir DBH milik Haltim tidak dibayarkan tanpa alasan. Bahkan hak rakyat ini sangaja dirahasikan Pemprov.

“Kalau pun dari 3 tahun berjalan tidak dibayar, harus ada alasan yang tepat agar  masyakat Haltim dan Pemkab Haltim bisa mengetahui. Kenapa  Gubernur tidak membayar DBH kami, itu (DBH) bukan hak Provinsi, ini perlu dipertanyakan, sudah 3 tahun berjalan sengaja dirahasiakan Pemprov,” cetusnya.

Meski 3 tahun lamanya Pemprov sengaja tidak mentransfer DBH milik Haltim, para Anggota DPRD Provinsi Malut khususnya Dapil III Haltim, Halteng dan Tikep, juga nampak santai. Ampera mempertanyakan kinerja anggota DPRD Malut ini.

“Sebenarnya ini ada apa, Anggota DPRD Provinsi yang Dapil Haltim mereka dimana. Salahudin Lesi, Junaidi Jafar mereka dimana, koh selama ini mereka diam, ini ada apa,” ungkap Muhibu dengan tanya.

Demikian pula DPRD Haltim, harusnya tidak tinggal diam dengan persoalan ini. DPRD Haltim harus mendesak Pemprov untuk seceptanya menyelesaikan DBH Haltim yang sudah sangat lama ditahan Pemprov.

“Seharusnya DPRD Haltim juga menegaskan kepada Pemprov agar segera membayar anggaran DBH,selama ini kawan-kawan DPRD ko diam,” pungkasnya.

Ampera medesak penegak hukum menelusuri DBH Haltim Rp 5,4 miliar yang tidak dibayarkan 3 tahun terakhir oleh Pemprov. Kuat dugaan anggaran tersebut telah diselanggunakan sehingga tidak dibayarkan ke Pemda Haltim. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut