Pernah Dipidana, Dua Bacaleg Terancam Gugur

  • Bagikan
Komisioner KPU Pulau Morotai, Luth Djaguna

DARUBA – Walaupun saat ini sudah masuk dalam tahapan klarifikasi KPU kepada Partai Politik (Porpol) atas tanggapan dari masyarakat. Dua Bakal Calon Legeslatif (Baceleg) DPRD Pulau Morotai terancam bakal digugurkan KPU karena pernah dipidana.

Komisioner KPU Pulau Morotai, Luth Djaguna mengaku dua Bacaleg pernah bermasalah hukum yakni mantan Kades Darame, Abdul Rahman Daeng Sugi yang maju di Dapil II Morotai Selata Barat melalui Partai Demokrat dan Kades Muhajirin, Sahwi Lohor melalui PKS pada Dapil I Morotai Selatan. Keduanya hingga kini belum memasukkan persyaratan yang menyatakan pernah dijatuhi hukuman ringan dari istanti terkait sebagaimana diisyaratkan dalam PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

“Pasal 8 ayat 1 huruf B angka 12, menyatakan terpidana karena kealpaan ringan atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik. Kemudian pasal 8 ayat 6, menyatakan surat peryataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B angka 12 itu,” kata Luth saat dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Rabu (29/8/2018).

Menurutnya, kedua Bacaleg ini pernah terlibat dalam kasus Pilkada tahun 2017 lalu sehingga Pengadilan Tobelo memutuskan hukuman percobaan yang berbedah, diantaranya Abdul Rahman Daeng Sugi enam bulan penjara dengan denda Rp 6 juta. Sementara untuk Kades Muhajirin mendapat hukuman tiga bulan penjara dengan denda Rp 3 juta.

“Ada empat persyaratan yang harus dilampirkan kedua Bacaleg saat mendaftar dengan melengkapi salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Poin a, surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan (Kulpalefis) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara. Poin b, putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, poin c, surat dari pemimpin redaksi media massa nasional atau lokal, yang menerangkan bahwa bakal calon telah terbuka dan jujur mengemumukan kepada publik, dan poin d, bukti pernyataan yang ditayangkan di media nasional dan lokal. Persyaratan ini yang belum dimasukan oleh ke dua Calon,” jelasnya.

Parpol bisa mengantikan para Bacaleg yang tidak memenuhi syarat, karena masih dalam masa Daftar Calon Sementara (DCS). Selain itu, terdapat pula sejumlah Bacaleg berstatus Pegawai Perusda, BUMDes dan TKD, yang sampai saat ini mereka belum masukan surat pengunduran diri, waktu pergantian Caleg mulai dari tanggal 1 sampai 4 September 2018 sebelum ditetapkan Daftar Calon Tetap (DCT).

“Caleg wajib mengudurkan diri dari pencalonan. Untuk kedua Caleg ini (Abdul Rahman Daeng Sugi dan Sahwi Lohor) sudah dipastikan tidak akan masuk dalam DCT di Pileg 2019 mendatang,” pungkasnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut