Golkar Morotai Terancam Didiskualifikasi Sebagai Peserta Pemilu 2019

  • Bagikan
Devisi Hukum KPU Pulau Morotai, Luth Djaguna

DARUBA -Partai Golkar Pulau Morotai, terancam didiskualifikasi dalam kesertaannya sebagai peserta Pemilu 2019. Pasalnya, hingga batas waktu 29 September lalu, Partai Golkar tidak memasukkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Devisi Hukum  KPU Pulau Morotai, Luth Djaguna  menjelaskan, sesuai  dengan edaran KPU nomor  1149 Parpol yang tidak menyampaikan  LADK dan tidak masuk dalam pengumuman KPU soal penyampaian LADK, dapat mengajukan  sengketa  ke pihak Bawaslu. Jika proses sidang  di Bawaslu  dan keputusannya dapat ditindaklanjuti maka Partai Golkar wajib memasukin LADK ke KPU.

“Jadi nanti kita ikuti proses sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Luth kepada wartawan, Selasa (2/10/2018).

Menurutnya, KPU tetap  melaksanakan tahapan sesuai dengan jadwal sebagaimana norma yang mengatur soal LADK. Meski Partai Golkar telah menyiapkan dokumen penyampaian LADK, namun hingga batas waktu penyampaian  ke KPU sudah melewati batas waktu tidak disetorkan ke KPU laporannya.

Agar Partai Golkar bisa menjadi peserta Pemilu 2019, maka solusinya hanya mengajukan sengketa di Bawaslu untuk kembali diakomudir jika memenuhi sryata sesuai keputusan Bawaslu.

“Mekanisme yang ditempuh pihak Golkar tentunya melalui proses sengketa di Bawaslu, bisa lewat sidang, mediasi dan lain-lain, karena proses penyampaian di KPU sudah selesai,”ujarnya.

Sekedar diketahui, pengumuman penyampaian LADK sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 5 tahun 2018 yang diubah ke PKPU nomor 32 tahun 2017 tentang jadwal, program dan tahapan Pemilu tahun 2019. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut