Balada Politik Perempuan

  • Whatsapp

Oleh : Asterlita T Raha

(Kabid Aksi Kajian dan Pelayanan GMKI Cabang Tondano)

“Kuantitas bukanlah masalah, sebab untuk mencapai human condisional perlu strategi multidimensi, tak sebatas kerja (labour) dan karya (work) yang merupakan aktivitas produksi tetapi memperjuangkan nasib sesama demi kesetaraan”

PUNCAK keberhasilan manusia berpolitik adalah kebebasan dan solidaritas, menurut Hannah Arent puncak human condisional adalah tindakan (action) ditandai dengan kebebasan. Kebebasan secara hakiki bersifat sosial dalam pengertian bahwa kebebasan ataupun ketidakbebasan hanya dapat kita peroleh ketika bersama manusia lain, yaitu interaksi dengan orang lain bukan kita sendiri dan dalam ranah privat. Kemudia bertindak dalam pengertian paling umum adalah inisiatif untuk memulai, mengatur untuk mengerakan sesuatu. Sehingga bertindak selalu menghasilkan perubahan atau jika dalam fisika sering disebut dengan perpindahan.  Menurut ilmu fisika perpindahan adalah perubahan kedudukan sesuatu setelah bergerak dalam kurung waktu terentu; dan merupakan besaran vector sehingga memiliki arah dan dapat bernilai positif ataupun negetif, pesamaan fisika untuk perpindahan adalah S= W/F; dimana W= usaha, F= gaya dan S= perpindahan.

Jika diaktualisasikan dalam gerakan politik perempuan maka perubahan hanya dapat terjadi apabila perempuan yang mulai mengusahakan  dengan menggunaan strategi ataupun gaya multidimensi demi terwujud kesetaraan nasib. Kata Soekarno “Dan kamu, kamu wanita Indonesia- achirja nasibmu adalah ditangan kamu sendiri. Saja memberi peringatan kepada kaum laki-laki untuk memberi kejakinan kepada mereka tentang hargamu dalam perdjoangan, tetapi kamu sendiri harus mendjadi sadar, kamu sendiri harus terdjun mutlak dalam perdjoangan (Soekarno, 1963:320).

Kesadaran perempuan dalam perjuangan bukanlah hal baru, jauh sebelum kemedekaan perempuan talah bergerak dan maju memberikan kotribusi bagi perjuangan kemerdekaan Republik ini. Buktinya muncul berbagai organisasi perempuan, dalam kurung waktu 6 tahun (1912-1919) berdirilah berbagai organisasi perempuan diantaranya: Poetri Mahardika (Jakarta;1912), Keradjinan Amai Setia (Padang; 1914), Pawiyanta Wanito (Magelang;1915), Pecinta Ibu Kepada Anak Temurun (Manado;1917), Aisyiyah (Yogyakarta;1917) dan Poetri Boedi Sedjati (Surabaya;1919) (Sjarifudin,2009:30). Pada tahun 1935 pemerintahan Hindia Belanda memilih salah satu perempuan Belanda mewakili perempuan Indonesia sebagai anggota Volksraad menuai penolakan dari perempuan Indonesia karena diangap sebagai bentuk pelecehan, bagaimana mungkin perempuan Belanda mewakili perempuan Indonesia di Parlemen (De Stuers, 2008:141).

Paska proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, perjuangan perempuan dalam  partai politik tak lagi malu-malu menampakan pergerakannya; salah satu organisasi yang begitu masif menyuarakan hak-hak perempuan adalah GERWANI; Gerakan Wanita Indonesia diangap sebagai organisasi yang cukup tangguh dan kuat dengan beranggotakan kurang lebih satu juta orang (Arivia, 2006:32). Berjalan waktu tumbanglah orde lama dan menjadi titik awal kemunculan orde baru. Resim Orba sangat mempengaruhi pola pergerakan organisasi perempuan di Indonesia, tragedi 1965 dianggap sebagai salah satu kejahatan genosida paling mengerikan dalam sejarah dunia. Dalam buku “Suara Perempuan Korban Tragedi ’65” karya Ita F Nadia dirangkum secara apik kesaksian eks tapol perempuan, bagaimana mereka disiksa, diperkosa bahkan dibuang ke pulau Buru.

Pemerintahan Orde Baru berhasil menciptakan stigma buruk dan pembelokan sejarah bangsa akibatnya pergerakan politik perempuan kian hilang ditelan 32 tahun kekuasaan sang diktator. Gerakan perempuan musnah sampai ke akar-akarnya dengan berhasil membuat perempuan terkungkung dalam wilayah domestik dan disibukan dengan mengurus anak, memasak, melahirkan dan memenuhi kebutuhan seksual laki-laki. Hingga pada 1998 Soeharto ditumbangkan oleh kaum muda yang sering kita sebut sebagai reformasi. Sampai 20 tahun pasca reformasi kekuatan gerakan politik perempuan belum berubah secara signifikan, saat ini tidak jarang kita temukan politik dinasti, misalnya banyak perempuan yang ikut politik praktis adalah mereka yang memiliki ikatan keluarga dengan laki-laki yang ada salam ranah politik prktis.

Berbagai upaya dan regulasi kemudian dikeluarkan untuk mengenjot partisipasi perempuan dalam politik praktis, terakhir  KPU melalui PKPU nomor 13 tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Legislativ mengambil langka afirmatif dengan menetapkan partai politik harus mencalonkan 30 % (persen) Caleg perempuan di setiap daerah pemilih. Tahun 2019 Indonesia akan kembali melaksanakan pesta demokrasi atau Pemilu (Pilpres, DPR, DPD dan DPRD) yang dilakasanakan pada bulan April 2019, setelah ditetapkan calon tetapkan oleh KPU, para calon kian gencar melakukan kampanye di berbagai lapisan masyarakat. Menurut data KPU jumlah Caleg DPR RI sebanyak 7.968, jumlah terdiri dari laki-laki 4.774 dan Caleg perempuan 3.194 dan adapun DPD dan DPRD di  berbagai daerah.

Politik perempuan merupakan sebuah presepsi dan cara pandang yang dilakukan oleh perempuan untuk menyuarakan masalah-masalah yang dialami oleh perempuan. Slogan the personal of politica yang dikemukakan oleh Betty Friedan tahun 1963 dalam bukunya The Feminine Mystique kiranya sangat tepat menggambarkan peran dan posisi perempuan dalam isu politik di wilayah privat, peran dan posisinya tidak berubah (Arivia,2003:101).

Politik perempuan didasari oleh keyakinan bahwa politik konvensional merupakan politik maskulin, sehingga perempuan harus memiliki cara pandang yang berbeda yaitu cara pandang yang didasarkan pada pengalaman khas perempuan (Aravia, 2014:56). Sebab dalam masalah analisis gender budgeting, kebijakan untuk bagaimana memerangi angka kematian ibu hamil, melahirkan, memerangi kebodohan perempuan, angka anak kekurangan gizi, dan anak putus sekolah (Venny, 2006:5), kemudian perdagangan manusia, TKW bahkan regulasi UU tentang Perlindungan Perempuan dan Anak sampai kasus kebijakan anggaran yang tidak responsif terhadap gender, sehingga mengakibatkan adanya penyebutan bahwa kemiskinan di Indonesia berwajah perempuan (Subiyantoro,2006:66).

Berkaitan dengan masalah hak-hak perempuan, hak ini harus dilihat dari konteks perempuan sebagai manusia, bukan perempuan sebagai warga negara yang sering diangap sebagai warga negara kelas dua. Dalam buku The Human Condisional, Hanna Arent menjelaskan bahwa kondisinya manusia melakukan aktivitas kerja, karya dan tindakan dan kesemua itu dilakukan dalam ranah privat dan public. Kemudian dalam iterpretasinya Maurizio pessering D’entrvers memaparkan human condisional, bahwa manusia harus hidup dalam kondisi-kondisi yang diciptakan oleh manusia sendiri, dan berbeda dengan apa yang alam ciptakan bagi mereka. Sebabnya menurut Arent politik bukan sebuah alternative untuk kehidupan manusia, namun sebuah pencapaian puncak eksistensi manusia. Karena melalui politik manusia mendapatkan kebebasan melakukan tindakan (vita active) dan menggagas pemikiran (vita contemplative) (Riyadi,2011:1).

Perempuan harus menciptakan human condisional menurut presepsi dan pandangan perempuan, dimana meraih kebebasan dengan melakukan kerja, karya dan tindakan. Kebebasan adalah alasan adanya politik sehingga Perempuan harus mengkonstrusi eksistensinya dan menemukan kebenaran bahwa dirinya adalah manusia. Rebutlah hak asasi kehidupanmu dengan jalan perlawanan, sebab perempuan bukan hanya  pemimpi namun pemimpin dan upaya untuk menghalagi gagasan perempuan adalah kejahatan peradaban. (*)

Pos terkait