Inspektorat Kemenakertrans Temukan Progres Pekerjaan Jembatan Jano-Kedi Nol Persen

  • Bagikan
Kantor Kejati Malut (Foto: Dok/KabarMalut)

TERNATE – Kemeterian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menemukan progres pekerjaan jembatan  Jano-Kedi sepanjang 25 meter di Loloda Halmahera Barat (Halbar) nol persen  usai masa kontrak kerja.

Data yang berhasil dikantongi KabarMalut Senin (3/12/2018), proyek yang dikerjakan PT Tugu Utama Sejati dengan nomor: SPP.154.b.475.1/P2MKT/DTT-HB/V/V/2010 senilai Rp 1,7 miliar lebih, masa kerja 11 Juni-6 November 2010, ditemukan tidak ada realisasi pekerjaan (fiktif).

Temuan ini tertuang dalam Surat Inspektorat Jenderal Kemenakertrans dengan nomor: RHS.616/IJ/AHP/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 yang ditujukan pada Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan PPH Halbar.

Dimana dalam surat tersebut, perihal atensi temuan hasil operasional audit program Pengembangan Wilayah Tertinggal (PWT), terdapat sejumlah temuan diantaranya kelebihan pembayaran supervise pengawasan oleh CV Genta Prima Pertiwi sebesar Rp 26 juta lebih dan realisasi fisik pembangunan jembatan Jano-Kedi sepanjang 25 meter di lokasi UPT SP I Janokedi oleh PT Tugu Utama Sejati masih nol persen.

Kemenakertrans juga menemukan PT Tugu Utama Sejati tidak menyerahkan surat jaminan pelaksanaan dari Bank ataupun Asuransi. Sementara pencairan uang muka dan termin satu sebesar Rp 1,1 miliar lebih sudah dilakukan.

Berdasarakan pada hasil pengecekan Tim Irjen Kemenakertrans pada tanggal 11 Desember 2010, proyek jembatan Jano-Kedi belum ada pembangunan sama sekali. Tim Kemenakertrans hanya mendapat bahan material yang dibiarkan di lokasi pekerjaan.

Atas dasar temuan tersebut, pihak Inspektorat Kemnakertrans meminta agar Kepala Disnakertrans Halbar, Ahmad Zakir Mando selaku KPA dan PPK untuk bertanggungjawab dengan meminta PT Tugu Utama Sejati selaku pihak ketiga mengembalikan uang muka yang telah dicairkan serta tidak lagi mencairkan dana sisa di kas senilai Rp 600 juta.

Selain itu, PT Tugu Utama Sejati dikenakan denda sebesar Rp 87 Juta lebih. Akan tetapi, denda tersebut juga tidak dibayarkan sehingga Negara dirugikan senilai Rp 1,3 miliar.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut), sendiri telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprin Lidik) atas kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jembatan tersebut.

“Iya memang benar kasus ini sudah diterbitkan surat perintah penyelidikan,” ungkap Plh Kasi Penkum Kejati Malut, Ikram kepada wartawan, Jumat (30/11/2018).

Ikram mengatakan, tim Jaksa penyidik juga telah menyurati Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Tenaga Kerja  (Kemnaker) terkait dengan kerugian negara dari kasus tersebut.

“Kasus ini terjadi pada tahun 2010-2011 jadi kami cek dulu berapa kerugiannya, karena kasus korupsi itu bicara tentang kerugiannya,” kata Ikram.

Surat permintaan tersebut telah dilayangkan oleh jaksa penyidik ke Itjen Kementerian Tenaga Kerja sejak Oktober 2018 kemarin. Namun hingga kini belum ada jawaban dari pihak kementerian.

“Sampai sekarang belum ada jawaban,” akunya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut