GMNI Bersama Warga Tiga Desa Tolak PT Emerald

  • Bagikan
GMNI dan Masyakat menolak keberadaan PT Emerald

TOBELO – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ( GMNI ) Cabang Halamhera Utara (Halut) bersama masyarakat tiga desa di Kecamatan Kao Utara yakni Desa Gulo, Warudu dan Desa Dowongimaiti, menolak kehadiran PT Emerald di wilayah Kecamatan Kao Utara.

“Pada pertemuan GMNI dan tokoh masyatakat tiga desa tersebut, kami melahirkan satu rekomendasi yang berisi kesepakatan antara Masyarakat dan GMNI untuk mengawal persoalan masuknya perusahan tersebut,” kata  Wakil Ketua Aksi dan Propaganda GMNI Halut, Nimrod Lasa May kepada  KabarMalut, Senin (10/12/2018).

Menurut dia, masuk perusahan di Kao Utara merupakan sebuah pembodohan publik yang tidak disadari oleh masyarakat tiga desa.

“Hal ini disebabkan konspirasi gelap antara pihak perusahan dan pemerintah terkait, sehingga hampir seluruh masyarakat tiga desa terkena dampak dari pada ulahnya konspirasi yang dilakukan,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua GMNI Cabang Halut, Jenfanher Lahi  mengatakan ada beberapa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa Gulo dan perusahan terkait izin usaha. Dalam izin usaha menjelaskan bahwa wilayah usaha PT Emerald berada pada wilayah Kecamatan Galela Utara tapi faktanya PT Emerald sekarang beroprasi di wilayah Kecamatan Kao Utara.

“Pada tanggal 16 Agustus tahun 2018 Pemerintah Kecamatan Kao Utara telah mengeluarkan rekomendasi yang berisi salah satu poinnya yang menjelaskan  bahwa, status usaha perusahan adalah pinjaman pakai atau dengan kata lain kontrak. Tapi pada faktanya, Pemerintah Desa bersama Pemerintah Kecamatan Kao Utara memanipulasi surat rekomendasi tersebut pada seluruh masyarakat tiga desa bahwa lahan tanah masyarakat dibeli mati dan menjadi milik Perusahan,” tegasnya.

Berdasarkan UU ketenaga kerjaan bahkan peraturan lainnya yang mengatur bahwa, yang wajib mendapatkan jaminan hidup adalah karyawan atau pegawai Perusahan dan sederajatnya tidak memungkinkan diluar karyaawan kecuali atas kesepakatan perjanjian antara masyarakat dan perusahan yang melibatkan pemerintah secara tertulis.

“Tapi pada faktanya, pihak perusahan sendiri mengatakan tidak pernah PT Emerald memberikan jaminan hidup pada masyarakat,” tutupnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut