Tolak Keluarkan Hak Angket, Empat Anggota DPRD Morotai Nyaris Dihakimi Massa

  • Bagikan
Massa aksi dari KMMB yang menganuk dalam kantor DPRD setelah beberapa anggota DPRD menolak untuk menandatangani hak angket

DARUBA – Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai nyaris dihakimi massa aksi. Fahri Hairuddin, Mahmud Kiat, Ricard Samatara dan Noce Mokar adalah empat anggota DPRD yang nyaris menerima bokem mentah dari massa tersebut. Kejadian tak menyenangkan yang diterima empat anggota DPRD tersebut berlangsung di ruang paripurna DPRD, Rabu (12/12/2018).

Dimana saat hearing anggota DPRD dan massa aksi yang mengatas namakan Koaliasi Masyarakat Morotai Bersatu (KMMB) berlangsung, keempat anggota DPRD yang mewakili fraksi masing-masing menolak untuk keluarkan usulan hak angket lengserkan Bupati Pulau Morotai Benny Laos dari jabatannya.

Puluhan massa aksi yang hadir dalam hearing tersebut langsung meluapkan emosinya dengan menyerang Mahmud Kiat, Fahri Hairuddin, Ricard Samatara dan Noce Mokar setelah mendengar keempat anggota DPRD ini menolak keluarkan usulan hak angket, beruntung puluhan polisi yang mengawal hearing tersebut langsung mengamankan ke empat anggota DPRD tersebut.

Selain itu, sejumlah anggota DPRD lainnya mendapat apresiasi dari massa aksi, karena telah mengeluarkan usulan hak angket untuk lengserkan Benny Laos dari jabatannya. Mereka adalah Rasmin Fabanyo, Mic Bill Abdu Aziz, Ajudin Tatimbar dan Marhaban Safihi.

Sesuai prosedur hak angket dapat digulirkan dengan cacatan terdapat 15 anggota DPRD yang menyetujuinya melalui paripurna DPRD. Sementara yang saat ini terjadi di lembaga DPRD Morotai hanya 6 orang anggota menyetujui usulan hak angket ke pimpinan DPRD. 7 anggota DPRD yang setujui keluarkan hak angket masing-masing dari PKS Rasmin Fabanyo, Marhaban Syafi dan Bahrudin Burhan, PAN Antasari Alam,  PPP Ajudin Tanimbar, serta Partai Demokrat Micbill Abdu Azis.

Sementara 13 anggota DPRD menolak keluarkan usulan hak angket tergabung dalam Fraksi PDI-P, Golkar dan Fraksi Gabungan yang didalamnya terdapat Partai Gerindra dan PKPI.

Hearing KMMB dengan Pimpinan dan Anggota DPRD Pulua Morotai

Ketua DPRD Pulau Morotai Fahri Hairuddin yang juga berkapasitas sebagai Ketua DPD partai Golkar dalam hearing berlangsung menolak mengusulkan hak angket terhadap Benny Laos. Dirinya beralasan belum dapat mengeluarkan hak angket, karena butuh waktu untuk lakukan kajian sebelum usulan hak angket dikeluarkan.

“Saya selaku Ketua Fraksi Golkar menolak dengan catatan akan mengkaji terlebih dahulu, “ucap Fahri saat hearing dengan massa aksi.

Fraksi PDI-P dan Fraksi Gabungan juga senada dengan Fraksi Golkar. Dimana kedua fraksi yang diwakilkan ke Ricard Satamara dari Fraksi PDI-P dan Noce Mokar dari Fraksi Gabungan juga ikut menolak usulan hak angket.

“Kami perlu pendalaman dan butuh pengkajian dan kami juga belum sampai pada tingkat angket, kami masih membutuhkan kajian-kajian dan mendalaminya,” ucap Ricard dan Noce.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Pulau Morotai Rasmin Fabanyo kepada sejumlah awak media mengaku optimis bisa gulirkan hak angket, meski saat ini sebagian besar anggota DPRD belum menyatakan sikap untuk keluarkan usulan hak angket.

“Yang pasti kami sudah nyatakan sikap telah keluarkan usulan hak angket. Kami akan konsulidasi dengan anggota DPRD lainnya untuk keluarkan usulan hak angket, “kata Rasmin.

Rasmin menjelaskan, sesuai prosedur usulan mengeluarkan hak angket minimal terdapat 7 orang yang menyetujuinya. Dirinya juga mengklaim telah mendapat dukungan dari 7 anggota DPRD.

“Kami sudah punya tujuh orang yang telah usulkan hak angket, dan kami pastikan terus konsulidasi dengan teman-teman anggota DPRD lainnya,” imbuhnya sembari mengaku partai PKS lah sebagai insiator untuk keluarkan usulan hak angket. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut