BBPPKS Kemensos Gelar Diklat P2K2/FDS

  • Bagikan
Kepala BBPPKS Regional VI Papua Kemensos RI Isak Sawo (tengah), Asisten I Pemkab Halut Erasmus J Papilaya dan Kepala Dinas Sosial Halut Hedyana Hoata serta Peserta P2K2 (Foto: Ronald/KabarMalut)

TOBELO – Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional VI Papua, Kementerian Sosial (Kemensos) RI melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau Family Development Session (FDS) Program Keluarga Harapan angkatan I tahun 2019. Kegiatan yang dibuka oleh Asisten I Pemkab Halmahera Utara (Halut), Erasmus J Papilaya diikuti sebanyak 113 peserta dan berlangsung di Hotel Kita Tobelo, Kamis (21/2/2019).

Kepala BBPPKS Regional VI Papua, Kementerian Sosial RI, Ishak Sawo mengatakan penyelenggaraan Diklat P2K2/FDS PKH e-Learning angkatan I bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keterampilan para pendamping PKH dalam penyelenggaraan FDS PKH Bidang Pendidikan, Ekonomi, Kesehatan, Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Sosial Para Penyandang Disabilitas serta Lanjut Usia.

“Diklat P2K2/FDS PKH e-Learning angkatan I ini, dilaksanakan selama 10 hari dari tanggal 20 hingga 01 Maret 2019, dengan menggunakan proses pembelajaran sistem tatap muka yang merupakan bagian dan kegiatan lanjutan dari proses pembelajaran e-Learning dengan menggunakan model Blended Learning,” ungkap Isak dalam sambutannya.

Menurutnya, penguatan terhadap sumber daya aparatur tersebut sangat diperlukan, karena sebagaimana diketahui bersama, bahwa PKH merupakan program perlindungan sosial melalui pemberian uang non tunai kepada rumah tangga sangat miskin.

“Program PKH ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan serta meningkatkan kualitas keluarga serta mengubah perilaku untuk peningkatan kesejahteraan,” ujarnya.

Ia mengatakan mereka yang berhak memerima program ini adalah yang memiliki lbu Hamil/Nijas/Menyusui dan atau memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, atau anak usia SD dan atau SMP atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.

“Peran dari Diklat ini sangat penting, sehingga komitmen Pemerintah Pusat maupun komitmen Daerah, yakni untuk mengurangi atau memutus mata rantai kemiskinan, dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan,” katanya.

Sementara itu, Bupati Halut Frans Manery dalam sambutan yang dibacakan oleh Asisten I Pemkab Halut, Erasmus  J. Papilaya menyampaikan apresiasi kepada Balai Diklat Regional VI Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara melaksanakan kegiatan Diklat P2K2/FDS PKH e-Learning angkatan I.

“Selaku kepala daerah, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas kepercayaan Balai Besar Diklat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di Jayapura, yang dapat melaksanakan kegiatan Diklat E-Learning PKH di Tobelo,” ujarnya.

Terkait kegiatan Diklat yang dilaksanakan pada saat ini, merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya sumber daya aparatur di lingkungan Kementerian Sosial, dan jajaran Pemda yang mengurus aspek kesejahteraan sosial.

“Karena itu, maka peserta Diklat diharapkan agar dapat mengikuti Diklat ini dengan baik, terutama aspek e-Learning, sehingga pemahaman dan aplikasinya kepada masyarakat dapat tepat sesuai sasaran program,” jelasnya.

Sedangkan Kepala Dinas Sosial Halut, Hedyani N Hoata menambahkan kebijakan PKH adalah bagian dari program pencapaian visi dan misi yang  ditetapkan, yakni terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

“Jadi kesejahteraan masyarakat tersebut, tercakup di dalamnya adalah Kesejahteraan Sosial, yakni kesejahteraan setiap keluarga, termasuk program PKH sebagai sasaran penting,” terangnya.

Ia mengatakan pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar terus ditingkatkan, bagi pengurangan angka kemiskinan dari kesejahteraan bersama yang berkeadilan.

“Dukungan Pemda Halut terhadap PKH di Kabupaten Halmahera Utara, dimulai tahun 2011, dengan jumlah penerima sebanyak 1.558 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), yang bertempat di 6 kecamatan, pada tahun 2017 sampai dengan 2019 bertambah menjadi 7.938 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang tersebar di 17 kecamatan,” jelasnya.

Untuk program dukungan lainnya,  tambah Hedyani, berupa dana sharing untuk operasional kegiatan dan Sekretariat PKH.

“Dukungan ini akan terus menjadi perhatian Pemda Halut untuk mencapai 5 persen dari total bantuan PKH yang diterima oleh Kabupaten Halut,” pungkasnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut