DPRD Nilai Sektor Pariwisata Halbar Belum Berdampak Ekonomi Masyarakat

  • Bagikan
Wakil Ketua DPRD Halbar, Ibnu Saud Kadim (Foto: Surahman/KabarMalut)

JAILOLO – DPRD Halmahera Barat (Halbar) menilai  satu dari tiga sektor program unggulan Pemerintah Kabupaten Halbar yakni Pariwisata, Pertanian dan Perikanan yang dilakukan Pemkab selama ini tidak masksimal, karena belum membuat perubahan yang berdampak ekonomi kepada masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Halbar, Ibnu Saud Kadim mengatakan Pemkab agar berpikir jernih dan elegan dalam membangun daerah, dan tidak fokus ke tiga sektor sekaligus yang menguras APBD Halbar tetapi hasilnya tidak maksimal. Pemkab disarankan lebih baik fokus di satu atau dua sektor tersebut lebih dahulu yang menyentuh langsung kepada masyarakat.

“Sektor pertanian misalnya yang sangat mendominasi di daerah ini, jika Pemda fokus, pendapatan masyarakat tumbuh cepat, pasar tumbuh, dan hal ini juga mempengaruhi sektor-sektor lain juga ikut tumbuh dengan sendirinya,” kata Ibnu kepada KabarMalut, Rabu (20/3/2019).

Selama ini belum ada masyarakat Halbar yang bertahan secara permanen dengan mengandalkan pariwisata sebagai sumber pendapatan utama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Warga masih memilih bertani maupun menjadi nelayan dan hanya sebagian kecil para wanita berjualan seadanya di lokasi pariwisata.

“Para suami masih mencari ikan di laut dengan fasilitas seadanya, maupun bertani dengan tanaman yang belum tersentuh perhatian. Pembinaan dan pendampingan serius dari pemerintah daerah ini yang saya maksudkan agar dua  sektor tersebut menjadi fokus kita saat ini,” ungkapnya.

Menurut Ibnu, Desa-Desa Wisata baik yang ada di Desa Bobanehena beberapa kali tersentuh anggaran dari Kementerian (APBN). Belum lagi peran masyarakat melalui Dana Desa (DD) yang jauh lebih luar biasa, seperti pariwisata Desa Tuada dan pariwisata Lapasi Desa Lako Akelamo, peran pemuda dan BUMDes, sehingga alokasi anggaran dari APBD harus dikurangkan.

“Satu lagi yang perlu menjadi perhatian Pemda adalah sesegera mungkin revitalisasi kawasan kota Jailolo, jangan nanti wisatawan tertawa karena masih ada daerah kumuh di pusat Kota Jailolo,” harapnya.

Demi kemajuan masyarkat dan daerah, Ibnu mengajak Pemkab Halbar hilangkan pemikiran yang tendensius, karena kepemimpinan Bupati Danny Missy dalam kurun waktu 3 tahun terakhir tidak program yang harus dibanggakan masyarakat.

“Di sisa waktu kepemimpinan ini, ayo berbenah Kabupaten Halbar ini bukan cuma mengurus tiga sektor itu, pendidikan dan kesehatan juga sangat penting dari sisi pembangunan manusia. Karena berbicara pembangunan seutuhnya, termasuk yang sangat penting adalah pembangunan manusia, sebagai investasi masa depan yang merupakan kebutuhan-kebutulan dasar (basic needs) yang juga butuh perhatian,” ucapnya.

Ibnu mencontohkan dua bangunan yang ada di area FTJ yang merupakan hasil loby Pemkab melalui Dinas Pariwisata yang tidak ada funginya. Sama halnya pengembangan wisata di Gamtala dalam kurun waktu dua tahun ini setelah mendapat  sentuhan APBD, berapa besar kontribusi untuk peningkatan pendapatan masyarakat maupun PAD saat ini.

“Justeru pertanianlah yang menjadi sumber mata pencarian utama masyarakat Gamtala. Selain itu, kebutuhan dasar masyarakat juga butuh perhatian,” tegasnya.

Sekertaris Dinas Kominfo Kehumasan, Statistik dan Persandian Halbar, Sahmi Salim (Foto: Surahman/KabarMalut)

Terpisah, Sekretaris Dinas Kominfo Kehumasan, Statistik dan Persandian Halbar, Sahmi Salim ketika dikonfirmasi mengatakan, sebagai wakil rakyat seharusnya Ibnu optimis dalam mendorong kemajuan pariwisata Halbar, bukan malah pesimis dan mengusulkan Pemkab Halbar menghentikan pengembangan pariwisata.

“Pak Ibnu kan tahu, pengembangan potensi wisata bukan saja dibiayai oleh DAU, tapi anggaran untuk menunjang potensi wisata juga dibiayai melalui DAK dari Kemenpar dan saat ini anggaran dari Kemendes melalui anggaran DD juga mengisyaratkan pengembangan desa wisata, jadi apa yang harus diperdebatkan soal anggaran pengembangan pariwisata,” kata Sahmi.

Pembangunan sektor pariwisata, lanjut Sahmi, bukan saja datang dari unsur pemerintah, tapi datang dari semua unsur komponen, baik itu masyarakat, lembaga pemerhati pariwisata serta komunitas pemuda pecinta wisata yang saat ini gencar melakukan promosi pariwisata.

“Jadi pengembangan sektor pariwisata di Halbar harus terus dilakukan, dengan memunculkan ide kreatif dalam melakukan promosi, dan pemerintah daerah sebagai decision maker dalam hal ini, punya tanggung jawab untuk menentukan arah kebijakan pembangunan sektor pariwisata agar bersinergi dengan semangat stakholder pariwisata di daerah ini. Jika hari ini dihentikan, maka percuma semangat masyarakat dan komponen lainnya dalam mengembangkan potensi wisata Halbar,” tegasnya.

Mantan Kabag Humas Pemkab Halbar itu berharap, Wakil Ketua DPRD Halbar Ibnu Saud Kadim tidak perlu perdebatkan soal anggaran, karena sebagai wakil rakyat yang sudah tentu merupakan unsur pemerintah daerah, sehingga harus bisa memberikan solusi. Bukan malah pesimis dan terkesan pasrah menghitung waktu pengembangan sektor pariwisata.

“Pengembangan pariwisata bukan diukur karena keterbatasan anggaran lalu dihentikan. Kalau Ibnu mempertanyakan seberapa besar Pemkab sudah berkontribusi terhadap sektor pariwisata, maka pertanyaan itu harus dijawab dengan duduk bersama antara pemerintah daerah dan DPRD, bukan dengan mengeluarkan pernyataan yang terkesan hanya beropini,” sesalnya.

Menurut Sahmi, tidak elok jika selaku wakil rakyat yang adalah unsur pemerintah daerah mempersoalkan apa yang menjadi keinginan masyarakat untuk mengembangkan potensi wisata.

“Mari kita sama-sama memberikan solusi pengembangan sektor pariwisata di Halmahera Barat, bukan pesimistis apalagi menyalahkan, karena rakyat butuh solusi untuk kemajuan,” pungkas Sahmi. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut