Kejati Akui Terima SPDP Amin Drakel dari Polda Malut

  • Whatsapp
Kasi Penkum Kejati Maluku Utara, Apris Risman Ligua (Foto: Yasim/KabarMalut)

TERNATE – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut) mengakui telah menerima Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan (SPDP) kasus dugaan penganiayaan dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit-Reskrimum) Polda Maluku Utara dengan pelaku oknum anggota DPRD Malut dari Fraksi PDI-P, Amin Drakel.

Kasi Penkum Kejati Malut, Apris Risman Ligua mengaku pihaknya menerima SPDP kasus penganiayaan yang dilakukan Amin Drakel pada 11 April lalu. Kemudia 21 Mei lalu Kejati menanyakan perkembangan penyelidikan kasus tersebut melalui P-17 .

Muat Lebih

“Tetapi sampai detik ini belum juga dikirimkan berkas kasus tersebut dan apalagi informasi adanya penetapan tersangka itu kita tak pernah tahu,” kata Apris kepada wartawan, Senin (9/9/2019).

Menurut Apris, kasus yang diduga dilakukan oknum anggota DPRD Malut aktif ini melanggar pasal 351. Jaksa akan mengembalikan SPDP awal ke penyidik Polda jika tidak ada perkembangan penangananya.

“Artinya kembali SPDP kasus ini ke penyidik agar tidak lagi menjadi beban Jaksa,” ujarnya.

Perlu diketahui, oknum DPRD Malut Amin Drakel diduga terlibat kasus penganiayaan terhadap korban Hj Fayakun Wattihelu pada Sabtu 16 Februari 2019 sekira pukul 17″00 WIT bertempat di rumah Amin di lingkungan Tabahawa Kelurahan Salahudin, Kecamatan Ternate Tengah. (Ajo)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *