Lidik Dugaan Korupsi Retribusi, Kejari Akui Periksa Kepala Disperindag Ternate

  • Whatsapp
Kasi Intel Kejari Ternate, Zubaidi S Mansur (Foto: Yasim/KabarMalut)

TERNATE – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ternate kini menyelidiki dugaan korupsi anggaran retribusi lapak, kios dan ruko di Dinas Pendustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ternate senila Rp 649.440.000 tahun 2017. Sejumlah saksi telah diperiksa untuk pengungkapan kasus ini.

Kasi Intel Kejari Ternate, Zubaidi S Mansur mengatakan kasus dugaan korupsi di Disperindag sampai saat ini terus mendalami terkait Hasil Laporan Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara (Malut). Bahkan sejumlah saksi yang tak lain merupakan pegawai di Disperdag telah dimintai keterangan termasuk Kepala Disperindag Nuryadin Rachman.

Muat Lebih

“Kepala Disperindag Kota Ternate Nuryadin Rahman sudah dimintai keterangan terkait hasil temuan BPK apakah sudah ditindak lanjut atau belum. Saksi-saksi yang sudah diperiksa sejauh ini kurang lebih 15 orang saksi yakni Kabid Pendataan, Kabid Penagihan, Bendahara Disperindag, 6 orang petugas penagih bulanan dan 7 orang petugas penagih harian,” kata Zubaidi kepada KabarMalut, Senin (2/12/2019).

Zubaidi menambahkan, pemeriksaan terhadap Nuryadin dan beberapa staf masih difokuskan pada tindaklanjut LHP BPK. Penyidik bahkan telah mengumpulkan sejumlah bahan dan keterangan sebagai bukti dalam kasus ini.

“Jadi kasus tersebut kita masih mendalami hasil temuan BPK, yang diminta apakah temuan BPK sudah ditindak lanjuti atau belum, namun saat ini bukti-bukti hasil temuan BPK sudah dikumpukan ke kita,” akunya.

Meski begitu, Zubaidi mengaku penanganan tindaklanjut atau tidaknya kasus ini akan ditentukan dalam gelar ekspos yang dilakukan penyidik dan Jaksa lainnya.

“Tinggal nanti dalam hasil ekspos tim yang bakal menentukan (status kasus) nanti,” pungkasnya.

Diketahui LHP BPK Perwakilan Malut terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Ternate tahun 2017, retribusi lapak, kios dan ruko yang dikelola instansi terkait, berindikasi merugikan negara. Hal ini dikarenakan sekira 554 wajib retribusi melakukan pembayaran tanpa Surat Ketetapan Ristribusi Daerah (SKRD), sehingga terungkap restribusi lapak tidak distorkan ke kas negara senilai Rp 649.440.000. (*)

Pos terkait