HMI Desak Kakanwil Kemenag Malut Copot La Sengka dan Ketua Panitia Penyuluh Agama Islam

  • Bagikan
Ketua Bidang PTKP HMI Cabang Bacan, Amru Doturu (Istimewa)

LABUHA – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bacan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), mendesak Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama Maluku Utara (Malut), Sarbin Sehe segera mencopot Kepala Kemenag Halsel, La Sengka La Dadu dan Hamdi selaku Ketua Panitia Seleksi Penyuluhan Agama Islam non PNS. HMI menilai sistem seleksi yang dilaksanakan pada Desember 2019 lalu itu tidak sesuai prosedur.

“Mestinya dalam sistem seleksi tersebut, harus digunakan penilaian pada tiga aspek tes. Yang pertama tes administrasi/pemberkasan, kedua tes tertulis, ketiga tes wawancara,” kata Ketua Bidang PTKP HMI Cabang Bacan, Amru Ditiru kepada KabarMalut, Jumat (28/2/2020).

Dalam tiga tahapan tes ini, Amru mengaku menemukan ada keganjalan dalam proses penilaian hingga pada hasil kelulusan. Saat tes administrasi dengan jumlah peserta kurang lebih 705 calon peserta penyuluh agama Islam non PNS, mestinya diseleksi dengan baik soal administrasinya, sehingga dalam tes administrasi dapat diketahui berapa peserta yang lulus dan berapa yang tidak lulus berdasarkan kelengkapan administrasinya.

Begitu juga dengan tes tertulis dan tes wawancara. Hal ini tidak dilakukan panitia, malahan panitia tes menggabungkan tiga tahap tes tersebut kemudian diumumkan.

“Jadi kita tidak tahu, di tes administrasi yang tidak lulus berapa, tes tertulis yang lulus berapa sampai dengan tes wawancara. Karena semuanya tidak ditentukan,” jelas Amru.

Selain itu, ada persoalan lain terkait persyaratan, dalam Keputusan Dirjen BIMAS Islam nomor 927 tahun 2019 tentang Juklak Evaluasi Seleksi dan Penetapan Jumlah Penyuluh Agama Islam Non PNS, sebagai dasar pelaksanaan rekrutmen. Didalamnya menegaskan bahwa syarat untuk mengikuti seleksi penyuluh agama Islam non PNS minimal berusia 22 tahun dan maksimal 60 tahun.

Sementara dalam pengumuman kelulusan pada 23 Desember 2019 kemarin, ada dugaan beberapa orang yang terindikasi tidak memenuhi syarat batas usia tetapi diluluskan oleh Ketua Panitia salah satunya Abdul Haris Lahabato tenaga seleksi penyuluh agama Islam non PNS di Kecamatan Game Timur Selatan.

“Kami mendesak ketua panitia meninjau kembali nama-nama yang bermasalah tetapi sengaja diluluskan,” ujarnya.

Dirinya menduga Kepala Kemenag Halsel, La Sengka dan Ketua Panitia Hamdi sengaja meloloskan orang-orang dekat pejabat di lingkup Kemenag Halsel.

“Keduanya harus dicopot karena tidak becus mengemban jabatan,” ucap Amru.

Amru mengancam jika Kepala Kemenag Halsel La Sengka menerbitkan surat keputusan bagi penyuluh non PNS yang dianggap bermasalah, maka HMI akan melakukan aksi besar-besaran atas tindakan yang dilakukan Lasongket dan Ketua Panitia Seleksi Hamdi.

“Kepala Kemenag Halsel agar jangan dulu menerbitkan SK bagi peserta yang bermasalah. Jika ini dilakukan maka HMI akan turun aksi besar-besaran,” tutup Amru.  (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut