10 Desa di Guraici Tuntut Pemekaran Kecamatan

  • Whatsapp
Warga Guraici saat melakukan aksi di depan Kantor Bupati Halmahera Selatan (Istimewa)

LABUHA – Masyarakat 10 desa di Kepulauan Guruaici Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) mendesak Pemerintah dan DPRD Kabupaten Halsel memekarkan Kecamatan Kepulauan Guruaici. Massa yang hadir menggunakan dua unit mobil pickup dan dilengkapi sound system ini menggelar orasi di kantor Bupati Halsel dan DPRD Halsel, Rabu (9/9/2020).

Massa mendesak Pemerintah dan DPRD Halsel agar memasukkan pembahasan pemekaran Kecamatan Guraici dalam APBD induk tahun 2021.

Bacaan Lainnya

“Kami mendesak kepada Pemda Halsel dan DPRD membentuk Tim Pansus Pemekaran Kecamatan Guraici secepatnya sebagai bagian dari konsistensi DPRD terhadap masyarakat,” ujar salah satu orator, Aldi Ways.

Pihaknya juga meminta kesepakatan dengan Pemda Halsel dan DPRD agar bersama dengan forum pemekaran Kecamatan Guraici membuat MoU untuk dijadikan pegangan bersama sebagai bentuk wujud kesepakatan bersama.

“Jika tuntutan ini tidak diakomodir maka kami 10 desa Kepulauan Guraici akan memilih Golput pada Pilkada 2020 dan memboikot aktivitas Pemerintahan di 10 desa di Kepulauan Guraici,” cetusnya.

Selain itu, masyarakat di 10 desa juga mengancam lepas dari daerah administrasi Halsel untuk bergabung dengan Kota Ternate.

Sementara, Asisten I Setda Halsel, Amirudin Dokumalamo saat hearing menyampaikan, pihaknya akan menyampaikan sikap dari masyarakat di 10 desa melalui tuntutan tersebut ke Bupati Halsel untuk ditindak lanjuti.

“Kita akan tindak lanjutinya,” tukasnya.

Hal yang sama juga disampaikan, Ketua Komisi II DPRD Halsel, Gufran Mahmud dan Ketua Komis I DPRD Halsel, Akmal Ibrahim saat menerima massa di kantor DPRD Halsel.

Menurut Gufran, DPRD secara lembaga mendukung penuh aspirasi masyarakat terkait dengan tuntutan pemekaran Kecamatan Guruaici sebagai kecamatan baru. Olehnya itu pihaknya (DPRD) akan memasukan agenda tersebut dalam Prolegda untuk dibahas pada APBD 2021.

“Nanti DPRD akan membentuk Pansus pada bulan Februari 2021 mendatang,” kata Gufran.

Diketahui pemekaran kecamatan ini diatur dalam keputusan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang Pemekaran Kecamatan dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dipertegas dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan. (*)

Pos terkait