KPU Pulau Morotai Bentuk Rumah Demokrasi Tingkat Kecamatan

  • Bagikan
Koordinator Devisi Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU saat membentuk Rumah Demokrasi di kecamatan Morotai Timur (Istimewa)

DARUBA – Walau tahapan Pemilu masih jauh, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Morotai sudah mulai meningkatkan sosialisasi melalui rumah demokrasi di setiap desa dan kecamatan di Pulau Morotai sejak Juli 2020 kemarin. Kegiatan ini sebagai bentuk pendidikan pemilih kepada masyarakat terutama bagi pemilih pemula, lansia dan penyandang disabilitas untuk lebih memahami tentang demokrasi.

Koordinator Devisi Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Pulau Morotai, Aminah Failisa mengatakan program ini adalah program nasional KPU berupa Rumah Pintar Pemilu (RPP). Hanya saja, namanya dirubah menjadi rumah demokrasi untuk memperluas ruang lingkup kegiatannya dari yang sebelumnya hanya difokuskan di kabupaten, kini bisa diperluas ke kecamatan dan desa. Program rumah demokrasi KPU ini juga telah mendapat persetujuan dari KPU RI.

“Kegiatan ini kita sudah mulai sejak Juli 2020 kemarin, dan sejauh ini sudah dua kecamatan yang kita laksanakan kegiatan ini yaitu Morotai Selatan dan Morotai Timur. Sesuai MoU kegiatan ini dilaksanakan sampai 2022,” ungkap Aminah ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (9/9/2020).

Menurutnya kegiatan ini bertujuan  membentuk masyarakat cerdas, bertangungjawab dan berpartisipatif dalam kegiatan pembangunan di bidang politik atau demokrasi khususnya Pemilu.

“Sasarannya adalah pemilih pemula  yang ada di desa, lalu pemilih muda entah itu masih sekolah atau sudah tidak sekolah, lalu para pemilih perempuan dan juga penyandang destabilitas maupun yang berkubutuhan khusus,” tuturnya.

Program rumah demokrasi ini juga, lanjut Amina, memang sangat penting dilaksanakan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat khususnya di tingkat desa yang masih belum terlalu memahami tentang Pemilu.

“Program RPP kalau hanya difokuskan di tingkat kabupaten saya rasa tidak terlalu efektif, karena hampir sebagian besar pemilih di pusat kabupaten sudah tercerahkan tentang Pemilu. Tapi kalau di desa dan kecamatan banyak yang masih belum memahami sehingga perlu ada sosialisasi, sehingga tidak terjadi pendangkalan hoax dan segala macam,” cetusnya.

Ditambahkan, program ini adalah kerja sama antara Pemda dan KPU dalam rangka mensukseskan Pemilu.

“Dalam MoU itu kita KPU bertugas memberikan pelatihan penguatan ke pengelola, sementara Pemda memberikan fasilitas dan rekomendasi,” pungkasnya. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut