KPU Halsel Kembali Digugat di Bawaslu

  • Whatsapp
Ketua Tim Kuasa Hukum Bahrain-Muchlis, Fahri Bachmid (Istimewa)

LABUHA – Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), nomor: 309/PL.02.3-Kpt/8204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halseltahun 2020, kini kembali digugat di Bawaslu.

Jika sebeglumnya, permohonan gugatan dilayangkan Tim Kuasa Hukum Pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati Halsel, Helmi Umar Muchsin-Wakil Bupati La Ode Arfan (Hello Humanis), kalai ini gugatan yang sama dilakukan Tim Kuasa Hukum Tim Kuasa Hukum Bahrain Kasuba dan Muchlis Sangaji (BK-Muchlis).

Bacaan Lainnya

Permohonan sengketa ini diserahkan langsung oleh Tim Kuasa Hukum di Kantor Bawaslu Halsel Jl. Sadar Alam Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Jumat (25/9).

Pengajuan permohonan sengketa yang diajukan ke Bawaslu Halsel oleh Tim Kuasa Hukum BK-Muchlis kali ini merupakan permohonan yang ketiga kalinya. Dua kali penmohonan sebelumnya tidak diterima (ditolak) Bawaslu karena tidak adanya objek sengketa.

“Pertama, pengajuan sengketa yang diajukan oleh tim kuasa hukum sebelumnya atas nama pemohon pak Bahrain dan wakilnya Muchlis itu berbeda, karena sebelumnya tanpa ada objek sengketa atas tindakan penolakan oleh KPU. Kedua soal pelanggaran administrasi. Yang ketiga adalah permohonan sengketa yang sesuai dengan produk KPU,” tutur Ketua Tim Kuasa Hukum BK-Muchlis, Fahri Bachmid melalui Siaran Pers, Sabtu (26/9/2020).

Fahri yang pernah menjadi Tim Kuasa Hukum Jokowi-Ma’ruf dalam pertarungan Pilperes 2019 menambahkan, dasar argumentasi permohonan sengketa ini adalah tidak diakomodirnya Bapaslon BK-Muchlis untuk ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Sejauh ini Fahri dan rekan-rekan kuasa hukum masih percaya dan berharap, Bawaslu Halsel  dapat mengakomodir permohonan sengketa ini sehingga menghasilkan suatu keputusan yang objektif.

“Kita lihat, kita berharap bahwa Bawaslu mampu menyelesaikan perkara ini dalam permusyawaratan. Dalam artian sebuah musyawarah yang menghasilkan keputusan yang objektif, dan kami masih percaya Bawaslu masih objektif terhadap permohonan yang kami ajukan saat ini. Kami belum berprasangka lain kalau Bawaslu akan memutus sebaliknya,” cetus Fahri.

Mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh Tim Kuasa Hukum BK-Muchlis selanjutnya, akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Makassar jika permohonan ke Bawaslu ditolak.

“Semoga saja Bawaslu objektif, karena kalau objektif maka Bawaslu akan menerima permohonan yang kita ajukan hari ini. Kalaupun tidak menerima maka tindakan selanjutnya kita akan ajukan ke PT TUN di Makassar,” ujar Dosen Fakultas Hukum Tata Negara di UIN Makassar ini.

Fahri dan rekan-rekan tim hukum Bahrain-Muchils juga berharap agar Bawaslu Halsel tidak terbelit-belit dalam memutuskan sengketa, dua atau tiga hari sudah ada keputusan Bawaslu Halsel.

“Bawaslu punya kewenangan untuk menyelesaikan sengketa dalam waktu 12 hari tapi Bawaslu bisa memutus sengketa sebelum 12 hari. Saya berharap dalam 2-3 hari kedepan Bawaslu bisa memutus perkara ini karena perkara ini sangat terang, tidak perlu berpanjang-panjang,” pungkas Fahri.

Pihaknya juga telah menerima folmulir model PSP-2 dari Bawaslu sebagai tanda terima pengajuan permohonan dengan nomor: 04/PS.PNM/LG/32.04/IX/2020. Dokumen permohonan yang diajukan dalam bentuk hard copy dan sof copy dinyatakan lengkap.

Sementara Koordiv HPP Bawaslu Halsel, Asman Jamil dikonfirmasi menyebutkan, pihaknya telah menerima permohonan dari Tim Kuasa Hukum Bahrain-Muchlis. Selanjut kata Asman, dilakukan telaah atau verifikasi terkait dengan dasar laporan.

“Terkait proses tindaklanjutnya nanti kami melakun telaah atau verifikasi terkait dasar laporannya sesuai prosedur,” tukas Asman.  (*)

Pos terkait