Pemda Taliabu Serahkan KUA-PPAS ke DPRD

  • Bagikan
Pjs Bupati Pulau Taliabu, Maddaremmeng menyampaikan KUA-PPAS tahun 2021 (Hamsan/KabarMalut)

BOBONG – Pemerintah Daerah (Pemda) Pulau Taliabu secara resmi menyerahkan Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2021 ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penyampaian tersebut melalui Rapat Paripurna, Kamis (12/11/2020).

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Pulau Taliabu, Maddaremmeng mengatakan penyampaian KUA-PPAS tahun 2021 merupakan wujud dari pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri nomor tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Saya menyadari bahwa KUA-PPAS tahun 2021 merupakan asumsi dan proyeksi yang secara makro merupakan proyeksi pendapatan belanja dan pembiayaan daerah. Proyeksi pendapatan daerah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Permendagri nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2021,” kata Maddaremmeng.

Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, Maddaremmeng mengaku keterlambatan penyampaian KUA-PPAS tahun anggaran 2021 disebabkan tiga hal diantaranya:

1. Terjadi perubahan regulasi tentang perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah dari Permendagri nomor 13 tahun 2006 menjadi Permendagri nomor 90 tahun 2019. Hal ini menyebabkan nomenklatur program dan kegiatan harus disesuaikan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

2. Penerapan Permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang secara rinci mengatur data dan informasi pembangunan daerah, keuangan daerah dan informasi pemerintahan, dalam satu sistem yang saling terhubung. Hal ini mewajibkan seluruh Pemerintah Daerah termasuk Kabupaten Pulau Taliabu harus lakukan pengisian data dokumen RPJMD, RKPD, RENSTRA SKPD, RENJA SKPD, KUA-PPAS dan RKA SKPD dalam aplikasi SIPD tersebut.

3. Pendapatan transfer Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2021 mengalami penurunan, kurang lebih sama dengan penyusuaian pendapatan transfer pada tahun 2020 sebagian kebijakan pemerintah pusat, akibat dari pengaruh pandemi Covid-19, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan program prioritas daerah.

“Perubahan berbagai regulasi tersebut, maka perlu direspon dengan tindakan nyata karena penggunaan aplikasi SIPD dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah, yaitu memilik basis data elektronik yang saling terintergrasi. Hal ini penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, yang dapat mendorong percepatan pembangunan di Pulau Taliabu,” katanya.

Maddaremmeng juga menyampaikan bahwa KUA-PPAS tahun anggaran 2021 Pulau Taliabu disusun dengan memperhitungkan berbagai kemajuan yang telah dicapai pada tahun 2019 serta perkiraan dinamika kondisi yang akan dihadapi pada tahun 2020.

Dari sisi pendapatan daerah pada tahun 2021 ditargetkan akan memperoleh anggaran sebesar Rp 582,58 miliar yang terdiri dari tiga komponen yaitu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksi sebesar Rp 3,21 miliar, Pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp 579,37 miliar dan lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan Rp 0.

“Sedangkan belanja daerah pada APBD tahun 2021 jumlah belanja daerah sebesar Rp 581,50 miliar yang terdiri dari
belanja operasional Rp 94,83 miliar, belanja modal Rp 379,31 miliar, belanja tidak terduga sebesar Rp 2,47 miliar  dan belanja transfer sebesar Rp 105,46 miliar,” tegasnya. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut