Pemkab Halbar ‘Nagih Utang’ DBH ke Pemprov Malut

  • Bagikan
Kantor Bupati Halbar

JAILOLO  –  Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) rupanya mulai kesal dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Bagaimana tidak, hingga saat ini Pemprov Malut enggan membayar sisa realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2017, sehingga harus menunggu. Walaupun sudah masuk  triwulan I tahun 2018 juga tak kunjung realisasi.

“Katanya, Minggu ini DBH sudah ada tetapi sampai saat ini belum juga masuk,” ungkap Kabid Pendapatan BPKD Halbar, Deibbie Sanggelorang kepada KabarMalut, baru – baru ini.

Sebelumnya, Deibbie mengaku, sebagian tinggal triwulan III – IV, tetapi ada pula yang belum tersalur sama sekali. Menurutnya, sudah seharusnya Pemrov menyelesaikan sisa DBH tetapi nyatanya tidak ada. Padahal, sudah memasuki triwulan I tahun 2018. Dan bila dibiarkan nantinya akan berpengaruh pada pendapatan daerah.

“Semoga minggu ini telah ada, sehingga tinggal hadapi triwukan pertama,”cetusnya.

Sekedar diketahui, dari hasil DBH yang telah terealisasi  tahun 2017 sebesar Rp 10.058.974.669.00. Dari hasil rincian yang terbayar. Diantaranya, Pajak Rokok Rp 5.910.909.502.00, Pejak Bahan Bakar –  Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp 2.140.494.709.00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp 1.264.775.191.00, pajak kendaraan bermotor (PKB) Rp 732.552.783.00, kemudian pajak pengembalian dan pemanfaatan – air permukaan (P3-AP) Rp 10.242.484.00. (Ong)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut