DEMI Malut Tolak Proyek Reklamasi Pantai Patani

  • Bagikan
DEMI Malut saat mengelar aksi penolakan rencana reklamasi pantai di Patani

WEDA – Sejumlah organisasi yakni Sekolah Critis Maluku Utara, Gerakan Mahasiswa Penyambung Aspilrasi Rakyat (GeMPAR), Liga Mahasiswa Nasional Demokrat (LMND) dan Himpunan Pelajar Mahasiwa Patani (HIPMA PATANI) yang tergabung dalam Dewan Mahasiswa (DEMI) Maluku Utara (Malut), mengelar menolak progam Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) melakukan proyek Reklamasi yang diperuntukkan untuk Kawasan Ekonomi Terpadu dan Kawasan Perikanan Terpadu di Desa Kipai Kecamatan Patani dan Desa Tepeleo Kecamatan Patani Utara.

Korlap, Aslan Sarifudin mengatakan, sebagai masyarakat Patani pihaknya mendukung pemberdayaan dan peningkatan ekonomi kerakyatan dalam rangka mewujudkan Halteng sejahtera dan berkeadilan. Namun rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Terpadu dan Kawasan Perikanan di Patani dan Patani Utara perlu ditinjau kembali karena dibangun melalui proyek reklamasi.

“Kami mendukung kawasan pembangunan Kawasan Ekonomi dan Kawasan Perikanan Terpadu tanpa reklamasi, proyek Reklamasi di kawasan pesisir pantai adalah sebuah pilihan yang tidak tepat di tengah ketersedian lahan yang masih sangat memadai untuk keperIuan perluasan infastruktur, termasuk untuk pembangunan kawasan ekonomi terpadu dan kawasan perikanan,” kata Aslan di depan kantor Bupati Halteng, Senin (30/7/2018).

Menurutnya, proyek reklamasi dapat berdampak terhadap keseimbangan ekologi, sosial dan budaya, lingkungan dan ekonomi masyarakat pesisir.Kawasan Ekonomi Terpadu dan Kawasan Perikanan Terpadu dipandang segera direvisi dan direlokasi ke kawasan darat yang strategis dan representatif dengan tetap memperhatikan perluasan infrastruktur, pemukiman dan keberlanjutan.

“Proyek reklamasi adalah bentuk tindakan pemborosan anggaran ditengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Alokasi anggaran Rp 37 miliar dan Rp 26 miliar untuk kawasan ekonomi dan perikanan, khusus untuk belanja proyek reklamasi Iebih tepat dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat yang berskala prioritas dan mendesak,” pintahnya.

DEMI Malut meminta Pemda Halteng harus mengintegrasikan karakter petani dan nelayan, potensi komoditi unggulan daerah serta perikanan dan kelautan berbasis partisipatif baik dalam akses maupun pengelolaannya. Sehingga, dapat berdampak signifikan terhadap kesejahteraan rakyat dan daya saing daerah di tingkat regional maupun nasional.

“Kami juga minta Pemda Halteng segera membatalkan rencana Proyek Reklamasi di pesisir Patani dan Patani Utara. DPRD juga harus segera menginterpelasi dan atau mengangket rencana kawasan reklamasi tersebut untuk dapat dibatalkan,” harapnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut