Inspektorat Malut Akui Ada Kesalahan pada Proyek Bibit Jagung di Dinas Pertanian

  • Bagikan
Kepala Inspektorat Malut, Ahmad Purbaya (Foto: Narjo/KabarMalut)

TERNATE – Inspektorat Maluku Utara (Malut) telah melakukan pemeriksaan terhadap proyek pengadaan bibit jagung di Dinas Pertanian Malut tahun anggaran 2017-2018, hasilnya diakui ditemukan ada kesalahan pada proyek senilai Rp 160 miliar ini.

“Kita tidak menuduh tetapi kelihatannya ada kesalahan di perencanaan,” kata Kepala Inspektorat Malut, Ahmad Purbaya kepada wartawan usai Diskusi Publik Aksi Pencegahan Korupsi di Jarod Cafe, Selasa (3/9) malam.

Pemeriksaan dilaksanakan Inspektorat atas permintaan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut, karena proyek yang diduga merugikan negara puluhan miliar ini sedang berposes di Kejati. Hasil pemeriksaan pun telah disampaikan ke Kejati untuk ditindaklanjuti.

“Langka selanjutnya nanti Kejati yang mengungkap, karena kami tidak bisa mengungkap hasil investigasi karena itu permintaan dari Kejati Malut yang tetapkan,” jelasnya.

Meski begitu, Purbaya mengaku pengadaan bibit jagung dilakukan Dinas Pertanian Malut tidak lagi diverifikasi Pemerintah Pusat, sehingga dana yang dikucur sesuai usulan. Padalah lahan yang tersedia oleh petani tidak sesuai dengan usulan atau terjadi mark-up anggaran dengan data fiktif.

“Usalan dari Dinas Pertanian tidak diverifikasi karena itu adalah dana dekon bukan dana APBD, sehingga ketika turun tidak sesuai lahan, lahan sedikit kemudian bantuan banyak, terjadilah simpang di gudang itu yang jadi masalah,” terangnya.

Bantuan bibit jagung ke petani oleh Dinas Pertanian dinilai cukup banyak, karena ketersediaan lahan petani sangat terbatas. Akibatnya, pasca diterima para petani tidak bisa menanam secara keseluruhan.

“Keika turun, lahan tersebut sedikit, bantuan banyak. Akhirnya terjadi jula beli bibit di lapangan, apakah itu disengaja atau tidak itu nanti Kejati yang tindak lanjut,” jelasnya.

Inspektorat sendiri hingga kini belum menghitung dugaan kerugian negara karena belum ada permintaan dari Pemerintah Pusat.

“Hasil kerugian anggaran belum dihitung, karena kita sampaikan dulu ke pusat nanti kalau sudah ada baru mereka menyurat ke Inspektorat untuk perhitungan keuangan negara, itu baru kita mulai menghitung,” pungkasnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut