DPMD Haltim Monev DD dan ADD 2019

  • Bagikan
Tim Monev I DPMD Zona Wasile Utara Dipimpin Rian Pratama (Foto: Istimewa)

MABA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap realisasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019. Pelaksanaan Monev untuk memonitor pelaksanaan realisasi DD yang difokuskan pada realisasi tahap I dan II terkait program dan kegiatan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, tata kelola pemerintahan desa serta aspek kelembagaan desa.

Kepala DPMD Haltim, Badalan Uwat mengatakan monitoring adalah salah satu tahapan penting dalam proses pembangunan, baik di daerah maupun di desa. Monev bertujuan agar pemerintah daerah dapat mengetahui sudah sejauh mana realisasi DD maupun ADD berjalan, sesuai dengan regulasi yang mengatur dan benar-benar sesuai dengan kebutuan masyarakat.

“Tapi masih terdapat banyak desa yang perlu mendapat perhatian serius dalam upaya memaksimalkan realisasi Dana Desa agar tepat waktu dan tepat sasaran, agar dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat secara luas dan nyaman,” kata Badalan saat dikonfirmasi sejumlah wartawan, Kamis (24/10/2019).

Terpisah, Sekretaris DPMD Haltim Sarmin Sulaiman saat dihubungi mengatakan, kegiatan Monev dilakukan disamping untuk memonitor realisasi DD dan ADD tahap I dan II, secara substantif untuk mengevaluasi perkembangan pembangunan desa.

Perkembangan desa perlu dimonitor secara berkelanjutan, agar kita dapat memastikan kebijakan DD dan ADD tepat sasaran sesuai dengan amanat undang-undang. Sejumlah permasalahan sosial di desa seperti kemiskinan, pengangguran, stunting harus teratasi secara tepat dan berkelanjutan.

“Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat melalui kebijakan Bumdes, Prudes atau Prukades, program padat karya benar-benar terealisasi sesuai dengan ketentuan yang mengatur,” ungkap Sarmin.

Sebagai informasi, realisasi DD saat ini sedang menuju ke tahapan realisasi tahap III. Terkait hal itu, syarat untuk mendapatkan realisasi tahap III adalah Kepala Desa dan jajarannya diwajibkan melaporkan realisasi tahap I dan II secara manual melalui DPMD dan melakukan penginputan lewat sistem keuangan desa atau Siskeudes sesuai dengan Juknis yang mengaturnya. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut